Pendidikan GOTOPIK
RUU KUHAP
-
Akademisi Sebut RUU KUHAP Wajib Junjung HAM dan Pembatasan Waktu Penyidikan, Ini Alasannya
RUUHAP diharapkan menjunjung hak Asasi Manusia (HAM) dengan menegaskan durasi penyidikan kasus pidana.
-
Komisi III DPR Kebut Pembahasan RUU KUHAP, Habiburokhman: Karena Ini Kan Sudah Emergency
Situasi saat ini sudah masuk kategori darurat, terutama bagi masyarakat kecil yang terdampak oleh ketidakadilan sistem peradilan pidana yang berlaku.
-
RDPU Bahas RUU KUHAP, Peradi Sampaikan Daftar Inventarisasi Masalah ke Komisi III DPR
DPN Peradi menyampaikan 18 poin penting dari total 196 masukan kepada Komisi III DPR terkait RUU KUHAP.
-
RUU KUHAP dan RUU Polri Dinilai Berisiko Menyimpang dari Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi
Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak boleh terjebak pada perubahan normatif semata.
-
Pembatasan Interaksi Jaksa dan Penyidik dalam RUU KUHAP Dikritik Akademisi
Polemik terkait Rancangan Undang-Undang KUHAP yang sedang dibahas DPR terus bergulir.
-
Abdul Chair Ramadhan Sebut Perubahan KUHAP Harus Segera Dilakukan, Ini Alasannya
Abdul Chair mengatakan KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.
-
Bahas Dominus Litis dalam RUU KUHAP, Ismahi Gelar Diskusi Publik
Sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini berlandaskan pada prinsip diferensiasi fungsional.
-
Habiburokhman Ungkap Pembahasan RUU KUHAP Pernah Dilakukan Tahun 2012: Berakhir Deadlock
Pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock.
-
Komisi III DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP
Habiburokhman menyebut, penundaan ini dilakukan mengingat masa sidang saat ini tergolong singkat, yakni hanya berlangsung selama satu bulan.
-
Komisi III DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat Meskipun RUU KUHAP yang Baru Punya Banyak Kelebihan
Tujuannya, agar KUHAP yang baru benar-benar menjadi produk hukum yang berpihak pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
-
Berbeda dengan Revisi UU TNI, Pimpinan DPR Pastikan Pembahasan Revisi KUHAP Tak Terburu-buru
Saat ini Komisi III selaku komisi yang memiliki pakem untuk membahas Revisi KUHAP itu masih memanggil beberapa stakeholder untuk berdiskusi.
-
Pakar Hukum Dorong DPR dan Pemerintah Transparan saat Bahas RUU KUHAP
Dia memahami bahwa meski pemerintah dan DPR telah melakukan partisipasi publik, produk RUU tak selamanya memuaskan khalayak.
-
Lemkapi: Sebaiknya RUU Polri Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung Untuk Hindari Tumpang Tindih
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan melihat saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan RUU Polri.
-
Habiburokhman Sebut RUU KUHAP Bakal Dibahas Lagi Usai Lebaran pada 16 April 2025
Pembahasan soal RUU KUHAP bakal digelar kembali setelah Lebaran yaitu pada 16 April 2025 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Habiburokhman.
-
RUU KUHAP yang Baru Atur Soal Restorative Justice, Tak Ada Lagi Pencuri Kayu Dihukum Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa konsep restorative justice selama ini belum diatur secara rinci dalam aturan lama.
-
PKB Minta Revisi KUHAP Tetap Dibahas di Komisi III DPR RI
Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid berharap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibahas oleh Komisi III.
-
Pasal Krusial yang Dibahas dalam RUU KUHAP oleh Komisi III: Penghinaan Presiden hingga soal Advokat
Berikut beberapa pasal krusial yang dibahas dalam RUU KUHAP oleh Komisi III DPR dalam rapat pada Senin kemarin. Salah satunya soal penghinaan presiden
-
KPK Tak Ikuti Aturan RUU KUHAP dalam Melakukan Penyadapan, Apa Alasannya?
Draf RUU KUHAP turut mengatur soal penyadapan, termasuk harus adanya izin ketua pengadilan negeri hingga batas waktu penyimpanan hasil penyadapan.
-
RUU KUHAP yang Baru Bolehkan Laporan Polisi lewat Medsos, DPR: Mudah dan Antipungli
Nantinya polisi bisa memproses laporan terkait tindak pidana melalui media telekomunikasi atau elektronik.
-
Bahas RUU KUHAP, Advokat Usul Larangan Liputan Langsung di Ruang Sidang Pengadilan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi SAI Juniver Girsang, mengusulkan larangan publikasi atau liputan langsung persidangan
-
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Hari Ini, PBHI Ungkap Ribuan Pelanggaran APH
Dalam satu dekade terakhir, tercatat puluhan ribu aparat penegak hukum dilaporkan melakukan pelanggaran administrasi hingga pidana.
-
Komisi III DPR Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai Dalam Dua Kali Masa Sidang
Habiburokhman mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua kali masa sidang.
-
Singgung Tersangka Kasus Korupsi, Maqdir Ismail Usul Penahanan Dilakukan Usai Vonis Pengadilan
Praktisi Hukum Maqdir Ismail mengusulkan agar penahanan tersangka di dalam Hukum Acara Pidana Republik Indonesia harusnya dilakukan setelah adanya put
-
DPR Segera Bahas Revisi KUHAP, Target Berlaku Pada 1 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam masa sidang ini.
-
Politisi Golkar Siap Potong Leher Kalau RUU KUHAP Lemahkan KPK
Potong leher saya kalau ada yang memperlemahkan KPK dengan merevisi RUU KUHAP
-
Politisi PPP Tantang KPK Berdebat Soal RUU KUHAP
Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menantang pimpinan KPK untuk berdebat terbuka soal RUU KUHAP.
