Pendidikan GOTAG
Suhartoyo
Berita
Foto (39)
-
Mahkamah Konstitusi Putuskan Seluruh Pekerja Tidak Wajib Bayar Tapera
Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS.
-
MK Tak Terima Gugatan Soal Syarat Polisi Harus S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
MK tidak menerima permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan calon anggota kepolisian diubah menjadi minimal S1
-
Dissenting Opinion Ketua MK Soroti Kilatnya Pembahasan UU TNI
Ketua MK Suhartoyo menyoroti singkatnya proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI oleh DPR.
-
MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Formil Revisi UU TNI dari Masyarakat Sipil dan Mahasiswa
MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
-
Harapan Kuliah Gratis untuk Sang Anak Pupus, Buruh Pabrik Menangis MK Tolak Gugatan UU Sisdiknas
Air mata Rahma tak terbendung saat keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Momen 9 Hakim Berpose Pakai Setelan Jas di Peringatan HUT ke-22 Mahkamah Konstitusi
Tampak sembilan hakim konstitusi rapi menggunakan setelan jas dalam rangka menghadiri gelaran Upacara HUT MK, Rabu (13/8/2025).
-
Ketua MK Akui Susah Peroleh Kepercayaan Publik di Tengah Zaman yang Bergerak Cepat dan KomplekS
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyebut tidak mudah bagi mereka untuk memeroleh kepercayaan publik di era saat ini.
-
Ketua MK Suhartoyo Minta Kapolri Hadir di Persidangan untuk Sampaikan Keterangan Presiden
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta agar Kapolri Listyo Sigit untuk datang memberi keterangan dalam persidangan.
-
Ketua MK Tegur DPR Sebab Terlambat Menyampaikan Informasi Ahli dalam Sidang Uji Formil UU TNI
Suhartoyo pun mengingatkan kembali agar DPR tidak terlambat jika misalnya hendak mengganti ahli yang baru dalam sidang berikutnya.
-
Ketua MK Ungkap Penyebab Masyarakat Hukum Adat Kerap Kesulitan Penuhi Legal Standing
Suhartoyo menegaskan, bukan kepentingan masyarakat hukum adatnya yang sulit terepresentasikan, tetapi pengakuan entitasnya.
-
Perwakilan Polri dan KPK Tak Hadiri Sidang Pengujian UU Tipikor, Kompak Minta Ditunda
Perwakilan kedua lembaga ini sama-sama berkirim surat ke MK untuk meminta penundaan proses persidangan.
-
MK Nyatakan Pasal Larangan Pemantau Pemilu Lakukan Kegiatan Lain Tidak Punya Kekuatan Hukum Mengikat
Mahkamah juga menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
-
MK Tidak Menerima Gugatan UU Polri karena Hanya Soroti Kapolri, Bukan Uji Normanya
MK menyatakan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang UU Polri tidak dapat diterima.
-
Ketua MK: Permohonan Pemakzulan Bisa Diajukan Jika Presiden atau Wapres Lakukan Pelanggaran Hukum
MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden (wapres) menurut UUD.
-
Apakah Keputusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis Bisa Langsung Diberlakukan Mulai Tahun Ajaran Baru?
Apakah keputusan MK ini bisa langsung diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia?
-
BREAKING NEWS: Mahkamah Konstitusi Putuskan Pendidikan SD-SMP Negeri dan Swasta Digratiskan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta digratiskan.
-
Ijazah Welly Titah Terbukti Asli, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Kabupaten Talaud
MK menolak permohonan sengketa perselisihan atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
-
BREAKING NEWS MK Diskualifikasi Semua Calon Pilbub Barito Utara, Perintahkan Pilkada Harus Diulang
MK mendiskualifikasi semua pasangan calon bupati dan wakil dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara.
-
Permohonan Uji UU TNI di MK Terus Bertambah, Ketua MK: Tidak Semua Bisa Disidangkan
Ketua MK Suhartoyo mengatakan hingga saat ini sudah ada 15 permohonan uji UU TNI yang masuk ke MK tapi semua bisa disidangkan secara terpisah oleh MK.
-
Guru Besar Universitas Pertahanan Kolonel Halkis Cabut Permohonan Uji Materi UU TNI di MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI resmi dicabut.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved