Pendidikan GOTAG
Suhartoyo
Berita
Foto (39)
-
Tok! Gugatan Peraturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang Ditolak MK, Begini Alasannya
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman
-
Meski Ambang Batas Presiden Nol Persen, Hendri Satrio Yakini Kandidat di Pilpres 2029 Tak Banyak
Hendri Satrio menilai putusan tersebut tak serta merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029.
-
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, PAN Sebut MK Buat Keputusan Populis
Saleh Daulay dukung keputusan MK sebab PAN telah lama ikut berjuang untuk menghapus presidential threshold 20 persen.
-
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Berikut Tribunews rangkum terkait profil Suhartoyo, Ketua MK, lengkap dengan harta kekayaannya
-
Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Bacakan Putusan Hapus Ambang Batas 20 Persen Untuk Calon Presiden
Berikut Tribunews rangkum terkait profil Suhartoyo, Ketua MK, yang bacakan putusan hapus ambang batas 20 persen untuk calon Pilpres:
-
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Sekjen Golkar Sarmuji mengaku pihaknya terkejut MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
-
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
Gugatan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dikabulkan MK.
-
PDIP Tunduk dan Patuh pada Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
PDIP turut merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
-
MK Wajibkan Petahana Cuti Mulai Dari Masa Kampanye Sampai Pemungutan Suara Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur masa cuti calon kepala daerah petahana.
-
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold (PT) untuk Pilpres.
-
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
MK memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden.
-
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
Sekjen NasDem Hermawi Taslim menanggapi putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.
-
MK Hapus Presidential Threshold, Ingatkan Potensi Lonjakan Jumlah Pasangan Calon Presiden
Mahkamah menegaskan penghapusan ambang batas adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional partai politik.
-
Breaking News: MK Hapus Presidential Threshold, Semua Parpol Bisa Usung Paslon di Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan capres
-
Mulai Digelar 8 Januari, Mahkamah Konstitusi Tangani 314 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sidang perdana akan digelar pada 8 Januari 2024.
-
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
Sebanyak 88 undang-undang diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2024.
-
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
Jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024 merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.
-
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
MK mencatat total 1.051 sidang terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sepanjang tahun 2024, dengan total 308 perkara yang ditangani.
-
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
Sidang Pleno Khusus diselenggarakan sebagai forum untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan oleh MK.
-
Kaleidoskop 2024: Peristiwa Penting di MK, Mulai dari Sengketa Pemilu hingga Putusan UU Pilkada
MK juga menegaskan, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai capres-cawapres.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved