Pendidikan GOTAG
Suhartoyo
Berita
Foto (39)
-
BREAKING NEWS: Anwar Usman Cabut Banding Atas Putusan PTUN Jakarta soal Pengangkatan Suhartoyo
Hakim Konstitusi Anwar Usman mencabut banding atas putusan PTUN Jakarta terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
-
Ketua MK Sebut Jumlah Permohonan Sengketa Pilkada Tak Sesuai Prediksi: Ada yang Sudah Legowo Kalah
Ketua MK Suhartoyo mengatakan ada banyak faktor yang jadi penyebab kenapa jumlah permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024 tidak sesuai proyeksi.
-
Sidang Perdana Sengketa Pilkada 2024 Diperkirakan Mulai Awal Januari 2025
Suhartoyo menjelaskan, jadwal sidang perdana akan disusun setelah proses registrasi perkara selesai.
-
MK Sudah Terima 152 Gugatan Pilkada Kabupaten/Kota, Gugatan untuk Pemilihan Gubernur Belum Ada
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 152 gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) tahun 2024.
-
VIDEO Sengketa Pilkada 2024 Diperkirakan Lebih 300 Perkara, Ini Kata Ketua MK
Suhartoyo mengungkapkan ihwal lembaganya tidak memiliki persiapan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Ketua MK Suhartoyo Sebut Tak Perlu Persiapan Khusus Tangani Sengketa Pilkada Serentak 37 Provinsi
Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ihwal lembaganya tidak memiliki persiapan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada Serentak.
-
Ketua MK Suhartoyo Perkirakan Sengketa Pilkada 2024 Bisa Capai Lebih dari 300 Perkara
Ketua MK memperkirakan jumlah perkara sengketa Pilkada Serentak 2024 bisa mencapai angka yang signifikan, bahkan berpotensi melampaui 300 kasus.
-
MK Lantik 735 Personel Gugus Tugas Perselisihan Pilkada 2024, Mulai Bekerja 27 November 2024
Suhartoyo menyampaikan harapan agar Gugus Tugas dapat menjalankan tugasnya dengan komitmen dan integritas tinggi.
-
MK Tolak Permohonan Penerapan Kotak Kosong Dalam Pilkada yang Diikuti Lebih Dari Satu Paslon
MK menolak permohonan untuk memperluas penerapan suara kosong atau blank vote dalam Pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon.
-
21 Pasal UU Cipta Kerja Diubah, Perusahaan Tak Bisa Lagi Sewenang-wenang PHK Karyawan
Partai Buruh dkk menggugat puluhan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU
-
21 Pasal UU Cipta Kerja yang Diubah MK, PKWT Tak Bisa Diperpanjang, Hanya Berlaku 5 Tahun
Sebanyak 21 pasal yang diubah berdasarkan putusan MK untuk perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh.
-
21 Pasal UU Cipta Kerja Diubah MK: PKWT Hanya Berlaku 5 Tahun, PHK Tak Boleh Sewenang-wenang
MK menyatakan ada perimpitan norma dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023 tentang Ciptaker.
-
Daftar Gugatan yang Dikabulkan MK soal UU Cipta Kerja: dari Tenaga Kerja Asing hingga Upah
Berikut daftar gugatan soal UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh hakim MK seperti dari soal tenaga kerja asing hingga upah.
-
Ketua MK, Hakim Agung hingga Praktisi Kerap Jadi Pemateri, Bukti Ilmu Hukum Terus Berkembang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Suhartoyo, hakim agung, hingga praktisi hukum bertindak sebagai pemateri memberikan ilmu hukum.
-
Pemerintah Menolak Beri Keterangan dalam Sidang Uji Materi UU Desa di Mahkamah Konstitusi
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materi terkait Undang-Undang (UU) Desa yang digelar di Mahkamah Konstitusi.
-
MK Tolak Gugatan Pemohon Raden Mahdum terkait Perluasan Makna Subjek Pidana Politik Uang
Pemohon Raden Mahdum menggugat Pasal 523 UU Pemilu yang mengatur subjek pidana politik uang hanya sebatas "pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye".
-
VIDEO MK Tolak Gugatan Soal Ubah Syarat Usia Capim KPK dan Respons Novel Baswedan
Dia juga menyoroti bagaimana cara pandang hakim yang semula sepakat dengan argumentasi Novel Baswedan dkk lalu tiba-tiba berubah saat putusan.
-
Novel Baswedan Minta Syarat Usia Capim KPK Diturunkan, MK: Tidak akan Pengaruhi Jumlah Pendaftar
Dalam proses seleksi pimpinan lembaga negara (in casu KPK) menurut mahkamah terdapat banyak faktor yang memengaruhi hasil seleksi selain masalah usia.
-
MK Siap Ladeni Banding Anwar Usman Terkait Putusan Pengangkatan Suhartoyo
Lebih lanjut, Fajar menjelaskan, tim kuasa hukum internal MK nantinya akan mempelajari memori banding yang diajukan Anwar Usman.
-
MK Tak Jadi Banding Putusan PTUN Jakarta Terkait Gugatan Anwar Usman, Terungkap Dua Alasannya
MK menegaskan tidak jadi mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan Anwar Usman.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved