Pendidikan GOTAG
Suhartoyo
Berita
Foto (39)
-
HUT ke-15 Tribunnews, Ketua MK Ajak Pegang Teguh Nilai Konstitusi dalam Bhinneka Tunggal Ika
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengucapkan selamat kepada Tribunnews.com yang telah mencapai usia ke-15 di tahun 2025 ini.
-
Profil Menteri Yandri Susanto, Diduga Kuat Cawe-cawe Menangkan Istri di Pilkada Serang 2024
Mendes PDT, Yandri Susanto, diduga kuat cawe-cawe untuk memenangkan sang istri di Pilkada Serang 2024.
-
Alasan MK Batalkan Sejumlah Hasil Pilkada 2024, Kontrak Politik Terbongkar Hingga Cawe-cawe Menteri
MK memutuskan mendiskualifikasi Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah karena terbukti melakukan pelanggaran TSM pada Pilkada 2024.
-
MK Diskualifikasi Calon Bupati Aries Sandi Darma Imbas Tak Lulus SMA, Pilkada Pesawaran Diulang
Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra dalam Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran.
-
Mahkamah Konstitusi Kabulkan 13 Perkara PHPU, Ini Daftar 11 Daerah yang Harus Gelar Coblos Ulang
Dari 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi memutuskan 13 perkara dan instruksikan pemungutan suara ulang di 11 daerah.
-
Mantan Ketua Tim Hukum Anies di Pilpres, Ari Yusuf Amir Terpilih jadi Ketua Umum IKA UII
Ari Yusuf Amir terpilih sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Periode 2025-2030 secara aklamasi.
-
Jelang Putusan Pilkada, Ketua MK Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra MK maupun profesi hukum lainnya.
-
Ini Alasan MK Tunda Terapkan Syarat Ambang Batas 2 Persen Selisih Suara di Perkara Sengketa Pilkada
MK menunda ambang batas 2 persen sebagai syarat selisih suara dalam permohonan perselisihan hasil Pilkada.
-
Dalil Pernah Diputus Bawaslu dan Tak Terbukti, MK Tak Lanjutkan Gugatan Pilbup Morowali
MK tidak menerima gugatan sengketa hasil Pilbup Morowali yang diajukan paslon nomor urut 1 Taslim-Asgar Ali.
-
Lewati Batas Waktu, Gugatan Pilbup Pemalang yang Diajukan Vicky Prasetyo Tidak Diterima MK
MK tidak menerima gugatan sengketa Pilbup Pemalang yang diajukan pasangan nomor urut 1, Vicky Prasetyo-Suwendi.
-
MK tak Terima Gugatan Sengketa Pilkada Teluk Wondama karena Selisih Suara Terlalu Besar
MK tidak menerima permohonan PHPU Kepala Daerah yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama
-
8 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 yang Dinyatakan Gugur oleh MK
Majelis Hakim Konstitusi menetapkan delapan permohonan perkara sengketa Pilkada di tingkat Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024 gugur.
-
MK Kabulkan Pencabutan Sengketa Pilkada Kota Semarang
MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Semarang.
-
Mendagri Temui Pimpinan Hakim MK, Minta Salinan Putusan Dismissal Sengketa Pilkada Segera Diunggah
Tito meminta MK sesegera mungkin mengunggah salinan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada 2024 di situs MK RI.
-
VIDEO Hakim Saldi Isra: Jangan Percaya Iming-iming Kemudahan dalam Sidang Sengketa Pilkada
Saldi Isra meminta agar seluruh pihak yang ikut persidangan untuk tidak percaya atas penawaran dengan iming-iming sidang mereka bakal dimudahkan.
-
MK Batasi Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pilkada: Pilgub 6, Pilbub dan Pilwalkot 4
MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024.
-
Pengacara Calon Bupati Ini Kena Tegur Hakim MK Gara-gara Kesulitan Ucap 'Kasuistis'
Mulanya, kuasa hukum Yuhendar-Yotam, Jaka Iswet tengah menyampaikan argumennya terkait penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang No
-
Ketua MK Tegur Vicky Prasetyo Akibat Telat Hadiri Sengketa Pilikada, Sidang Sempat Diskors
Saat awal sidang, Suhartoyo memanggil Vicky Prasetyo beserta kuasa hukumnya untuk menyampaikan permohonan mereka.
-
Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres
Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029.
-
DPR Bakal Batasi Capres Cawapres di Pemilu 2029 Usai MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
Komisi II DPR akan membahas putusan MK itu usai masa reses berakhir. Pembatasan capres cawapres akan mempertimbangkan unsur keadilan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved