Pendidikan GOTAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua
Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
-
Komisi II DPR RI Lebih Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu Sikapi Disahkannya 3 UU DOB Papua
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyikapi disahkannya tiga Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua lebih baik gunakan perppu.
-
Komisi II Jelaskan Alasan Pilih Perppu daripada Revisi UU Pemilu Dampak IKN dan Provinsi Baru Papua
Guspardi Gaus memilih Perppu sebagai langkah terkait usulan KPU soal status Pemilu 2024 di IKN maupun 3 provinsi baru di Papua.
-
KPU Usul Revisi UU Pemilu Imbas UU IKN dan Pemekaran Papua, Ketua Komisi II Nilai Perppu Lebih Tepat
Ahmad Doli Kurnia, merespons soal KPU RI yang ingin agar UU Pemilu direvisi akibat belum jelasnya aturan di UU IKN dan DOB di Papua terkait Pemilu.
-
ICW: Ada Dua Cara untuk Selamatkan KPK, Ganti Pimpinan dan Keluarkan Perppu
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dua cara menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Waketum PKB Dengar Kabar Pemerintah dan Komisi II Sepakat Pemilu Digelar 15 Februari 2024
Hal itu berbeda dengan usulan pemerintah sebelumnya yang mengusulkan agar pemilu diadakan pada 15 Mei 2024.
-
BNPT Harap Pemerintah Terbitkan Perppu Larang Ideologi Takfiri dan Bertentangan dengan Pancasila
Menurutnya regulasi tersebut relatif lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi ideologi bertentangan dengan Pancasila yang saat ini belum diatur.
-
Pengamat: Jika Pemerintah Serius Ingin Selamatkan KPK, Keluarkan Perppu
"Kalau mau serius selamatkan KPK keluarkan Perppu. Batalkan semua regulasi yang potensial bikin KPK sakaratul maut," ujar Adi.
-
Legislator PAN Sebut Perubahan Jadwal Pilkada Bisa Melalui Perppu
Komisi II sebut jika KPU keberatan dengan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 yang berimpitan, bisa direvisi melalui Perppu.
-
Sikapi UU Cipta Kerja, PKS Tidak Akan Ambil Opsi Legislative Review
Opsi yang dimaksud Anis antara lain melakukan legislative review ataupun menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.
-
Banyak Kesalahan dalam UU Cipta Kerja, PKS Desak Presiden Terbitkan Perppu
Keputusan ini dinilai sangat logis sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk menyudahi berbagai kekeliruan dalam proses dan hasil akhir UU Ci
-
Fraksi PKS: Presiden Layak Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja
Anggota Badan Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan Presiden Jokowi layak terbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja karena gonta-ganti naskah
-
Sambangi Istana Bogor, Permintaan MUI Soal Perpu Ditolak Jokowi
Pada pertemuan tersebut, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada UU Cipta Kerja.
-
Cerita Mahfud Md Saat SBY Tak Kuasa Menangis Diserang Soal UU Pilkada Tidak Langsung
Pak SBY enggak tahan melihat hantaman, konon sampai menangis di atas pesawat, dalam perjalanan, enggak kuat
-
Merasa Dibohongi, KSBSI Demo di Depan Istana Hari Ini dan Desak Jokowi Keluarkan PERPPU
Kelompok buruh yang menamai dirinya sebagai Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi demo di Istana Merdeka
-
Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja
Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
-
Ridwan Kamil hingga Akademisi Desak Joko Widodo Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja
Sejumlah pihak mendesak Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
-
Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat
Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
-
Bukan Payung Hukum yang Kuat, Anggota Komisi II DPR Sebut PKPU Mudah Digugat
Menurut Mardani peraturan Pilkada harus memiliki kekuatan hukum yang tegas, serta payung hukum yang keras apalagi di masa pandemi seperti sekarang.
-
Politikus PKS Sarankan Pemerintah Terbitkan Perppu Jika Tak Ingin Hasil Pilkada Digugat
Ketua DPP PKS Mardani menyarankan pemerintah segera menerbitkan Perppu bertujuan untuk menghindari gugatan hasil pilkada oleh paslon yang kalah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved