Pendidikan GOTAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Belum Pertimbangkan Perppu, Prabowo Tempuh Jalur Politik untuk Loloskan RUU Perampasan Aset
Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU Perampasan aset.
-
Menko Yusril: Belum Ada Urgensi Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Yusril mengatakan bahwa belum ada urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perpu Perampasan Aset.
-
Tak Perlu Berharap pada DPR, MAKI Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Presiden Prabowo harus segera membuat, mengesahkan, menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Tentang Perampasan Aset.
-
Ekonomi Lagi Lesu, Presiden Prabowo Dinilai Bisa Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025
Tersedia ruang untuk pemerintah mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada perubahan kebijakan-kebijakan fiskal.
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Prabowo Bisa Goreskan Tinta Emas dengan Terbitkan Perppu KPK
Busyro Muqqodas menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menuliskan sejarah dengan menerbitkan Perppu KPK.
-
Menkumham Bantah Isu Siapkan Perppu Pilkada: Terlalu Didramatisir, Tak Ada ke Arah Sana
Menkumham upratman Andi Agtas membantah isu pemerintah akan keluarkan Perppu setelah RUU Pilkada batal disahkan.
-
Said Iqbal Harap Prabowo Terbitkan Perppu Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja
residen Partai Buruh Said Iqbal berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta
-
Janji Cak Imin di Universitas Andalas: Jika Terpilih, Kami akan Keluarkan Perppu Kembalikan UU KPK
Ia pun coba meyakinkan, dirinya bersama Anies Baswedan akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK jika terpili
-
Mendagri Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024 Kepada Komisi II DPR
Menurut Tito memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024 dilakukan demi menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah
-
ASA Kritik Rencana Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Mempercepat Pilkada
Syamsuddin Alimsyah mengkritik keras rencana Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait rencana mempercepat pilkada.
-
DPR soal Rencana Pemerintah Majukan Pilkada Lewat Perppu: Sudah Ada Bahasan Informal dengan Mendagri
DPR menyebut pihaknya telah melakukan bahasan informal dengan Mendagri terkait wacana pemerintah memajukan Pilkada 2024 lewat Perppu.
-
Gerindra Tak Sepakat Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan: Bisa Merusak Strategi Kami
Habiburokhman juga menyatakan tidak sepakat kalau wacana Pilkada dimajukan dari yang sebelumnya November 2024 menjadi September 2024.
-
Wacana Perubahan Jadwal Pilkada 2024, KPU Nyatakan Siap
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan tetap menjalankan tugas meski misalnya jadwal Pilkada 2024 berubah.
-
BRIN: Pemerintah Perlu Keluarkan Perppu Bagi Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Dilantik Serentak
Siti Zuhro turut menyoroti soal ketidakserentakan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada tahun 2024, mendatang.
-
Datangi MK, Pemohon Federasi Buruh Beri Keterangan Tambahan Ahli Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja
(Gekanas) selaku pemohon uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyerahkan materi kesimpulan perkara
-
Hakim Konstitusi Enny Singgung Saksi di Uji Formil UU Ciptaker: Berpendapat Seolah-olah Seperti Ahli
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
-
Pemerintah Sebut Ahli Tak Bisa Simpulkan Soal UU Cipta Kerja Tak Sesuai Putusan MK 91/2020
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
-
Ahli Sebut Perppu Cipta Kerja Tak Sesuai Perintah Putusan MK 91/2020
Aan Eko Widianto, mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 91/2020.
-
Ahli Hukum Tata Negara: Pemerintah Salah Gunakan Perppu, UU Cipta Kerja Layak Dibatalkan
Ahli hukum dan konstitusi Bivitri Susanti mengatakan, pemerintah telah menyalahgunaan Perppu untuk mengegolkan UU Cipta Kerja.
-
Waktu Perbaikan Masih Ada, MK Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Terbitkan Perppu Ciptaker
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved