Pendidikan GOTAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
-
Partai Buruh Tolak Pasal Tentang Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan telah membaca sekaligus menelaah Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
Perppu Cipta Kerja Terbit, Wakil Sekjen Partai Demokrat Nilai Pemerintah Mengangkangi Putusan MK
Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut bahwa Perppu Cipta Kerja jelas melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Presiden KSPI Said Iqbal: Perppu UU Cipta Kerja Tidak Sesuai Harapan Buruh
Di dalam Perppu, upah minimum kabubaten/kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur.Hal itu dinilai sama dengan UU Cipta Kerja.
-
Fraksi PKS Nilai Kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah Bencana Undang-undang
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik diterbitkannya aturan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
KPU Targetkan Kantor KPU di DOB Papua Terbentuk Sebelum 26 Desember
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI targetkan Kantor KPU Provinsi di DOB Papua terbentuk sebelum tanggal 26 Desember 2022.
-
Aturan Nomor Urut Partai di Parlemen untuk Pemilu 2024 Tak Diundi, Pengamat: Perppu yang Ambigu
Aturan nomor urut partai di parlemen tak diundi, Pengamat nilai Perppu yang ambigu perlakuan tak sama bagi Partai Baru.
-
Perkuat Citra dan Ingatan Publik, PKS Tetap Pilih Nomor Urut 8 untuk Pemilu 2024
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap memilih nomor urut 8 untuk menghadapi Pemilu 2024.
-
Perppu Pemilu: Warga di Wilayah IKN Hanya Punya Hak Memilih Presiden dan Wapres
Warga di wilayah IKN hanya memiliki hak pilih untuk memilih presiden/wakil presiden, demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
-
Perppu Pemilu Akomodir Nomor Urut Parpol Bisa Punya Dua Opsi
Perppu tersebut memuat pasal usulan agar nomor urut partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 sebelumnya tidak perlu lagi diundi pada Pileg 2024
-
Anggota DPR Minta Pemilu 2024 Tetap Berjalan Meski Perppu Belum Terbit
Pemilu 2024 harus tetap berjalan meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilu tak kunjung terbit.
-
KPU Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu sebelum 14 Desember
Dijelaskan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ada empat tahapan penting dalam waktu dekat ini terkait Pemilu 2024.
-
Jika Perppu Pemilu Tak Kunjung Diundangkan, KPU Undi Nomor Urut Parpol 14 Desember
KPU mengundi nomor urut seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.
-
Pengamat Sebut Aturan Nomor Urut Parpol Tidak Tepat Masuk Perppu Pemilu
Ray Rangkuti menyebutkan tidak tepat tepat jika aturan nomor urut partai politik (parpol) dimasukkan ke dalam Perppu Pemilu.
-
Pemerintah akan Siapkan Perppu Pemilu untuk Akomodir DOB Papua yang Baru Diresmikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menyiapkan Perppu ini nantinya untuk mengakomodir tiga Provinsi DOB Papua.
-
DPR RI Sebut Target Perppu Pemilu Disahkan Desember
DPR RI mengatakan target Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu bakal disahkan Desember 2022 mendatang.
-
Soal Perubahan Mekanisme Penentuan Nomor Urut Parpol, KPU: Peluangnya Lewat Perppu
Hasyim Asy’ari mengatakan mekanisme penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Ratusan Buruh Demo Tuntut Lima Hal, Diantaranya Keluarkan Perppu Pengganti UU Omnibuslaw
(KSBSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
-
ICW soal Perppu KPK: DPR-Presiden Sama Saja, 2 Dalang Robohnya Lembaga Utama Pemberantasan Korupsi
Ancaman dari DPR itu membuat Presiden Jokowi melunturkan niat menerbitkan Perppu untuk UU KPK hasil revisi.
-
Feri Amsari Nilai Janggal Ancaman DPR ke Presiden Bikin Jokowi Takut Terbitkan Perppu KPK
Feri Amsari menilai takutnya Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU (KPK) adalah janggal
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved