Pendidikan GOTAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Perppu Cipta Kerja Terbit, Pemerintah Disarankan Pro Aktif Beri Penjelasan Terkait Isu Kontroversial
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sempat menuai pro dan kontra.
-
Tolak Perppu Cipta Kerja, FSPMI Berencana Gelar Aksi Demo di Istana Negara
FSPMI berencana menggelar aksi demo di Istana Negara, buntut ditekennya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi.
-
Buruh Sebut Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja Urgensinya untuk Kepentingan Segelintir Orang
Penerbitan Perppu Cipta Kerja disebut melanggar hukum dan tak mengenal tentang perlindungan, kesejahteraan pekerja.
-
Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Waktu Libur, Kemenaker: Libur 1 atau 2 Hari Tergantung Perusahaan
Perppu 2/2022 Cipta Kerja turut dilakukan perbaikan rujukan ayat dalam Pasal 84 terkait penggunaan hak waktu istirahat dan Pasal 46D.
-
Isu PKWT Dalam Perppu Cipta Kerja Tak Dibatasi, Kementerian Ketenagakerjaan: Tidak Benar, Itu Hoaks
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya, dan nantinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
-
Usai Ditentang Buruh, Pemerintah Akan Revisi Aturan Upah Minimum pada Perppu Cipta Kerja
perubahan formula penghitungan upah minimum akan dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan.
-
Kementerian Ketenagakerjaan Ungkap Alasan Jokowi Terbitnya Perppu Cipta Kerja
Tujuan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, serta menyerap tenaga kerja.
-
Refly Harun Soroti Sikap Nasdem Soal Perppu Ciptaker: Kalau Menterinya Ditendang Akan Menolak
Dari perspektif politik, dia melihat hanya dua partai politik yang sekiranya akan menyatakan sikap menolak Perppu tersebut.
-
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Nilai Perppu Cipta Kerja Tunjukan Pemerintah Otoriter
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menilai adanya otoritarianisme dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Tolak Perppu Cipta Kerja, Aliansi Aksi Sejuta Buruh Sampaikan Sejumlah Tuntutan untuk Presiden & DPR
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tenang Cipta Kerja.
-
Perppu Cipta Kerja: Jalan Tengah Hadapi Resesi atau Muluskan Kepentingan Investasi?
Perppu ini diyakini oleh pemerintah sebagai satu di antara langkah untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global, agar meminimalisir potensi resesi
-
Ketentuan PKWT dalam Perppu Cipta Kerja, Ini Rinciannya
Pada Perppu Cipta Kerja, salah satu yang dibahas adalah pekerja kontrak atau PKWT. Simak ketentuan lengkapnya di sini.
-
Perppu Cipta Kerja Bakal Dibahas DPR Usai Reses
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja bakal dibahas fraksi-fraksi di DPR usai masa reses selesai.
-
Mahfud MD: Tidak Ada Unsur Koruptif Dalam UU Cipta Kerja
Mahfud MD mengatakan bawah pemerintah memutuskan mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja dengan Perppu karena isi materinya tidak ada unsur-unsur korupti
-
Daftar Poin Kontroversial di Perppu Cipta Kerja yang Meresahkan: Upah Minimum hingga Libur Karyawan
Said Iqbal menyebut sebagian besar pasal dalam klaster ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja tak ada bedanya dengan UU Omnibus Law.
-
Demokrat soal Perppu Cipta Kerja: Jangan Selesaikan Masalah dengan Masalah
AHY mengkritik Perppu yang diteken oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu karena dinilai tidak melibatkan masyarakat dalam pengesahan.
-
Kritik Pembuat Perppu Cipta Kerja Soal Aturan Libur 1 Hari, Partai Buruh: Jangan Salahkan Presiden
Ketentuan yang dimaksud Said terdapat pada Pasal 77 ayat (2) huruf b dan Pasal 79 ayat (2) huruf b Perppu tersebut.
-
Said Iqbal: Kecerobohan Pembuat Perppu Omnibus Law Membuat Pemerintah Dipermalukan
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menduga adanya kecerobohan pembuat Perppu Cipta Kerja yang mengakibatkan pemerintah dipermalukan.
-
Kritik Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, PKS: Bencana Undang-Undang
PKS melihat Perppu Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bencana Undang-Undang.
-
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved