Pendidikan GOTAG
penegakan hukum
Berita
Foto (5)
-
Komnas HAM Dorong Polri Lakukan Penegakan Hukum yang Transparan Terkait Demo Berujung Ricuh
Anis Hidayah juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diatensi yakni salah satunya penahanan sejumlah aktivis
-
Membaca Arah Penegakan Hukum dalam Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR
Pidato kenegaraan presiden menjadi salah satu momen penting yang menegaskan arah kebijakan pemerintahan terutama dalam bidang penegakan hukum.
-
Presiden Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum, Prof Harris Arthur Hedar: Syarat Mutlak Keadilan Sosial
Profesor Harris apresiasi pidato Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR yang menempatkan penegakan hukum satu agenda utama pemerintahannya
-
Prabowo Terima Laporan 1.063 Tambang Ilegal, Negara Rugi Rp300 Triliun
Prabowo mengaku telah mendapat laporan adanya 1.063 tambang ilegal beroperasi di Tanah Air dan merugikan negara sedikitnya Rp300 triliun.
-
Hadir di Sulsel, Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia Siap Jadi Garda Terdepan Penegakan Hukum
Heikal Safar menyatakan pelantikan para advokat baru ini merupakan rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
-
Mahupiki Usul Revisi RUU KUHAP Atur Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Hingga 60 Hari
Dorongan untuk memasukkan pasal tambahan dalam Revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) muncul.
-
Prabowo Tegaskan Komitmen Multilateralisme, Tolak Perang dan Standar Ganda di Forum BRICS
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui penguatan multilateralisme.
-
Legislator Gerindra sebut KUHAP Baru Harus Pastikan Penegakan Hukum yang Adil
Bob menilai KUHAP 1981 masih mengandung aura kolonialis dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif
-
Kejaksaan: Media Digital Buka Akses Publik untuk Awasi Proses Hukum
Kejaksaan menilai, pada masa perkembangan era digital seperti sekarang, proses pengawalan hukum semestinya menjadi lebih mudah.
-
SPMB Dinilai Masih Rawan Jual Beli Kursi, DPR Desak Penegakan Hukum
DPR meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan SPMB terutama terkait dugaan praktik jual beli kursi dan pungutan liar (pungli).
-
Kejagung Sita Rp11,8 Triliun dari Wilmar Group, PITI: Ini Role Model Penegakan Hukum Bersih
Kejagung sita Rp11,8 triliun dari Wilmar Group. PITI sebut Kejagung layak jadi contoh aparat hukum bersih dan tanpa kompromi.
-
Kepala BNN Marthinus Hukom: Pemusnahan 2 Ton Sabu Bukti Transparansi Penegakan Hukum
Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan keterlibatan publik dalam pemusnahan 2 ton sabu sebagai bentuk transparansi penegakan hukum narkoba.
-
DPR Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Hewan di Indonesia
Viral penganiayaan anjing di medsos, Komisi III DPR RI menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan hewan di Indonesia.
-
Pengamat Bicara soal Pentingnya Reformasi Polri Lewat Reposisi Kelembagaan
Reformasi Polri dinilai harus dilakukan dengan kontrol kelembagaan dan pembatasan kewenangan mutlak.
-
Eks Komisioner Kompolnas Surati Kapolri Terkait Penegakan Hukum Medis di Wilayah Babel
Medical Doctor atau dokter, lanjutnya, memiliki kewenangan independensi profesi yang otoratif untuk mempertimbangkan melakukan atau tidak melakukan
-
Penegakan Hukum Dinilai Jadi Kunci Utama untuk Mendukung Agenda Presiden Prabowo
Peran institusi penegak hukum menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.
-
Heroe Waskito: Reformasi Belum Selesai, Penegakan Hukum Harus jadi Prioritas Presiden Prabowo
Ketua umum Pergerakan Advokat, Heroe Waskito dalam rangka memperingati 27 tahun Reformasi 1998, bicara soal penegakan hukum di era Presiden Prabowo.
-
Dinilai Multitafsir, UU Polri Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
KemenPPPA Desak Penegakan Hukum Admin Grup Facebook 'Fantasi Sedarah'
KemenPPPA dorong polisi tindak grup Facebook Fantasi Sedarah demi jaga anak dari konten eksploitasi dan dampak buruk digital.
-
Rencana Perubahan UU Pemilu, Bawaslu Usul Mekanisme Penegakan Hukum Pemilihan yang Terintegrasi
Rahmat Bagja, mengusulkan desain baru untuk mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan.
