Prabowo Terima Laporan 1.063 Tambang Ilegal, Negara Rugi Rp300 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah  berkomitmen menindak tegas tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.

Prabowo mengaku telah mendapat laporan adanya 1.063 tambang ilegal beroperasi di Tanah Air dan merugikan negara sedikitnya Rp300 triliun.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pihaknya meminta dukungan penuh seluruh anggota MPR dan partai politik untuk menyokong langkah penertiban yang dilakukan pemerintah demi kepentingan rakyat.

Presiden juga memperingatkan penegakan hukum agar tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan. Termasuk apabila berhadapan dengan tokoh berpengaruh.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jendral-jendral dari mana pun, apakah Jendral TNI atau Jenderal Polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," katanya.

Prabowo juga memperingatkan anggota partainya sendiri yakni Partai Gerindra, untuk segera melapor jika terlibat tambang ilegal, dengan menjadi justice collaborator.

"Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi  saudara-saudara. Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," katanya.

Presiden mengaku paham dengan adanya praktik-praktik curang seperti itu. Sebagai mantan prajurit ia paham dengan kondisi di lapangan.

Baca juga: Prabowo: 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal Kembali Dikuasai Negara

"Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala uang, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya."

"Kalau rakyat yang nambah, ya sudah kita bikin kooperasi, kita legalkan, kita atur, kita legalkan, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Berhasil Selamatkan Rp300 Triliun Uang APBN yang Rawan Diselewengkan

Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD merupakan forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.