Pendidikan GOTAG
Pemerintah
Berita
Foto (11)
-
Kritik Psikolog Forensik: Negara Dinilai Lunak ke Pelaku Kekerasan Seksual
Menariknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan extraordinary crime
-
Pemisahan Pemilu Mulai 2029, Pemerintah Hitung Risiko hingga Rombak Anggaran Besar-besaran
Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memicu perubahan besar dalam tata kelola politik. Pemerintah mulai memetakan dampaknya
-
Harga Beras Naik, Perpadi Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Tata Niaga Beras Nasional
Sebanyak 163 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras dalam kurun waktu yang sama.
-
Pemerintah Sebut Museum Indonesia Masih Kalah Jauh dengan Iran: Ini Harus Kita 'Provokasi'
Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan mengatkan Indonesia kalah jauh dibanding Iran soal jumlah museum.
-
PDIP Desak Pemerintah Serius Laksanakan Putusan MK soal Sekolah Tanpa Pungutan Biaya
Putusan MK wajibkan negara tanggung biaya pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta dinilai sebagai langkah nyata melanjutkan perjuangan Bung Karno
-
MK Serahkan Rumusan Masa Transisi Pemilu-Pilkada ke DPR dan Pemerintah
Ketentuan baru menyatakan bahwa Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD digelar lebih dahulu. Setelah jeda waktu dua hingga dua setengah tahun
-
Presiden Prabowo Kumpulkan Sejumlah Juru Bicara Pemerintah di Istana
Sejumlah pejabat yang terlihat hadir diantaranya Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya.
-
Amnesty Ungkap Praktik Mengerikan Perbudakan Pencari Kerja di Kamboja, WNI Ikut Jadi Korban
Amnesty Internasional minta pemerintah desak Kamboja investigasi perbudakan dan penyiksaan yang menimpa penyintas termasuk WNI.
-
Pemerintah Segera Kirim DIM, RUU KUHAP Mulai Dibahas DPR Pekan Depan
DPR dijadwalkan akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada pekan depan.
-
DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Bahas Krisis Transportasi di Pulau Enggano
DPR dan Pemerintah gelar rapat koordinasi bahas gangguan serius dalam pelayanan transportasi laut yang melanda Pulau Enggano.
-
Masih Ada Makanan MBG Tersisa, HIPPI Serukan Selera Lokal, Sayur Asem Bisa Jadi Menu Pilihan
HIPPI Jakarta Selatan turut mencermati sejumlah dinamika dan tantangan yang perlu segera mendapat perhatian.
-
Pemerintah Tegas Soal Kewenangan Jaksa Agung: Sesuai Prinsip Hukum Internasional
Pemerintah menegaskan bahwa kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi merupakan bentuk kewenangan yang sah secara konstitusional.
-
Kredit Konsumsi Tiongkok Turun, Analis Soroti Sentimen Konsumen
Bank-bank Tiongkok disebutkan sedang berjuang untuk mencari pihak yang mau meminjam kredit konsumsi.
-
Yusril: Pemerintah Belum Ambil Keputusan Final terkait Status 4 Pulau Aceh-Sumut
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah pusat sedang berupaya merumuskan penyelesaian terbaik permasalahan empat pulau di kawasan Aceh dan Sumut.
-
Wamenkop Sebut Pemerintah Percepat Pembentukan Lokasi Percontohan Koperasi Merah Putih
Pemerintah terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari program penguatan ekonomi desa.
-
Pengamat Usul Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Restriktif di Sektor Padat Karya, Ini Catatannya
CIPS mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi atau menghapus berbagai kebijakan yang membatasi keberlangsungan sektor - sektor padat karya.
-
Pemerintah Dinilai Lakukan Respons Cepat Atasi Polemik Tambang di Raja Ampat Papua
Pemerintah disebut merespons cepat dalam menangani polemik terkait dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat.
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Mudah Beri Janji Diskon ke Rakyat Tapi Batal Realisasi
DPR minta pemerintah lebih hati-hati dalam mengumumkan kebijakan insentif atau diskon ke masyarakat tapi batal realisasi
-
Pemerintah Terus Tekan Biaya Pengobatan TBC
Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia dengan meningkatkan cakupan skrining serta menekan biaya pengobatan.
-
DPR Pertanyakan Program Sekolah Garuda Transformasi, Ingatkan Jangan Seperti Bimbel Dibiayai Negara
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menjelaskan secara detail terkait ihwal Sekolah Garuda Transformasi Mandiri.
