TAG
Pemerintah
Berita
Foto (11)
-
Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani
Hanif Dhakiri sebut kebijakan AS yang berlakukan tarif impor tambahan 32 persen pada produk Indonesia merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional.
-
Pemerintah Terus Pantau Arus Mudik-Balik dan Situasi Kamtibmas Selama Idulfitri 2025
Pemerintah kawal arus mudik, arus balik serta situasi kamtibmas selama Lebaran 2025 sesuai perintah Presiden Prabowo.
-
Lebaran Serentak, Pemerintah Umumkan Idul Fitri 2025 Jatuh pada 31 Maret
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa 1 Syawal 1446 H atau lebaran hari raya Idul Fitri 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.
-
Putin Berjanji Mendukung Pemerintah De Facto Suriah, Menyerukan Kerja Sama Praktis
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengirim pesan kepada Presiden transisi Suriah Ahmad al-Sharaa, menawarkan “dukungan”
-
Dukung Asta Cita Pendidikan Tinggi Pemerintah, Alumni Kampus Kolaborasi Hilirisasi SDA
Dukungan terhadap Astacita, yang menjadi panduan kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional
-
Kamis Kelabu Bagi Indonesia: Pagi Revisi UU TNI Disahkan, Sorenya Timnas Dibantai Australia 1-5
Namun, kegelisahan masyarakat Indonesia tak berhenti di sana. Sorenya, sorotan media sosial terpecah antara dua isu besar.
-
Dihadang Mahasiswa saat Demo RUU TNI, Menteri Hukum: Tuntutan Sudah Didengar Pemerintah-DPR
Mobil Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat dihadang mahasiswa Universitas Trisakti saat melintas di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
-
Komisi II DPR Minta Pemda Tetap Bayar Gaji CASN dan CPPPK
Pemda, kementerian/lembaga diminta tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus seleksi CPNS maupun PPPK termasuk bayar gaji.
-
Sekuriti Hotel Fairmont Tak Tahu Sosok PRY yang Polisikan Aktivis Pembongkar Rapat Revisi UU TNI
Diketahui, gara-gara aksi geruduk ketiga aktivis itu, akhirnya terbongkar adanya rapat pihak DPR dan pemerintah menggodok RUU TNI secara diam-diam dan
-
Pakar: Rapat Revisi UU TNI Digelar Tertutup di Hotel Agar Masyarakat Tidak Tahu dan Tak Bisa Menolak
Dengan begitu, hasrat pemerintah dibantu DPR untuk menggolkan revisi UU TNI semakin cepat diparipurnakan alias ketuk palu.
-
Rapat Tertutup Panja RUU TNI Diwarnai Penolakan Hingga DPR-Pemerintah Kompak Tak Beri Kesimpulan
Setelah membentangkan spanduk penolakan RUU TNI, mereka langsung membuka pintu ruang rapat, meneriakkan seruan lantang soal penolakan RUU TNI.
-
Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah antara DPR-Pemerintah Dinilai sebagai Paradoks Efisiensi Anggaran
Masyarakat sipil mengkritik proses Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang digelar diam-diam di hotel mewah.
-
Ombudsman Desak Pemerintah Transparan Alasan Sebenarnya di Balik Penundaan Pengangkatan CASN
Robert menambahkan, pemerintah sejauh ini hanya memberikan alasan yang tidak cukup kuat dan terkesan tidak signifikan untuk menunda pengangkatan CASN
-
Laporan Realisasi APBN Sempat Ditunda, Komisi XI DPR Pertanyakan Transparansi Pemerintah
Harris menyoroti soal laporan realisasi APBN dalam laman resmi Kementerian Keuangan bertagar #APBNKita yang sempat dirilis, tetapi ditarik kembali.
-
Pemerintah Cairkan Dana untuk Serap Gabah Petani, Pengamat: Dapat Kurangi Impor Beras
Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya bertujuan agar pemerintah menyerap gabah petani menjadi angin segar .
-
SDF Puji Kesempatan Nyata untuk Membangun Suriah Baru Setelah Kesepakatan dengan Pemerintah Suriah
Kepala milisi Kurdi yang didukung AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mengatakan dalam sebuah posting media sosial pada akhir 10 Maret
-
Ribuan Warga Suriah Banjiri Lebanon, Cari Perlindungan dari Pembantaian oleh Pasukan Pemerintah
Ribuan warga Suriah dari minoritas Alawite telah melintasi perbatasan ke Lebanon utara selama beberapa hari terakhir setelah melarikan diri
-
Keponakan Prabowo Ungkap Celah Korupsi di Pemerintahan, Kerap Terjadi Lewat FGD hingga Kunker
Kata Sara, banyak stakeholder yang tidak nyaman dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran itu, salah satu sektor perhotelan.
-
Pengamat Sarankan Pemerintah Moratorium Program MBG: agar Pelaksanaannya Lebih Sempurna
Salang meminta pemerintah untuk melakukan moratorium atau penundaan sementara program makan bergizi gratis.
-
Muhammadiyah Mulai Puasa Ramadan 1 Maret, Pemerintah Bisa Jadi 2 Maret: Tapi Lebarannya Bersama
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut adanya potensi perbedaan awal puasa Ramadhan 2025 antara pemerintah dengan Muhammadiyah.