Harga Beras Naik, Perpadi Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Tata Niaga Beras Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan harga beras di zona 3 (Maluku–Papua) dilaporkan menyentuh angka Rp 54.000/kg pada minggu keempat Juni 2025.

Sementara itu, sebanyak 163 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras dalam kurun waktu yang sama.

Pengurus Perpadi Lampung, Tommy Gunawan, mengatakan lonjakan harga ini bukan semata akibat kelangkaan stok.

Menurutnya, ada masalah struktural yang harus dibenahi pemerintah secara serius.

"Harga sampai Rp 54.000/kg bukan karena beras langka. Ini alarm keras bahwa kita punya persoalan logistik, distribusi, dan tekanan harga gabah yang belum tertangani secara komprehensif," ujar Tommy melalui keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

Data menunjukkan bahwa stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton di gudang Bulog.

Penyerapan dari hasil panen petani juga tinggi, yakni sebesar 2,6 juta ton setara beras.

Meski begitu, Tommy mengatakan fakta di lapangan berkata lain.

Harga rata-rata beras di zona 1 (Sumatera–Jawa) naik 1,32 persen menjadi Rp 14.211/kg, dan zona 2 (Kalimantan–Sulawesi) naik 0,48% menjadi Rp 15.293/kg.

Di zona 3 (Maluku–Papua), lonjakan mencapai 0,82% menjadi Rp 19.798/kg — bahkan menyentuh angka ekstrem Rp 54.000/kg di beberapa daerah.

Di Lampung, harga gabah kering panen (GKP) petani naik di atas HPP.

Bapanas mencatat harga GKP di petani mencapai rata-rata Rp 6.733/kg, melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg.

Tommy menilai kenaikan ini memang memberi keuntungan bagi petani, tapi juga menambah beban biaya produksi di tingkat penggilingan.

"Kalau gabah mahal tapi distribusi tidak efisien, maka biaya giling, angkut, dan logistik melonjak. Akhirnya harga beras ke konsumen naik. Ini yang belum diurai tuntas,” jelasnya.

Menurut Tommy, lonjakan di zona 3 merupakan cerminan nyata dari biaya logistik antarpulau yang mahal dan belum ada subsidi memadai.