GMNI: DPR Harus Dorong Pemerintah Tak Bebani Rakyat dengan Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong pemerintah agar tidak mengambil kebijakan fiskal yang membebani masyarakat, terutama melalui kenaikan pajak.

Hal ini disampaikan Ketua Umum GMNI, Risyad Fahlefi, saat bertemu pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Di Hadapan Dasco, Saan dan Cucun, Mahasiswa Protes Tunjangan DPR hingga Legislator Joget-joget

GMNI adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berdiri sejak 23 Maret 1954 di Surabaya. 

GMNI dikenal sebagai wadah perjuangan mahasiswa nasionalis yang berpijak pada ideologi Marhaenisme, ajaran Bung Karno yang menekankan keadilan sosial, anti-penindasan, dan kedaulatan rakyat.

"DPR harus mendorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan cepat, misalnya pastikan tidak ada kenaikan pajak yang membebankan rakyat," kata Risyad.

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dan bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada pembayar

Menurut Risyad, demonstrasi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari keresahan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota, khususnya terkait kenaikan pajak. 

Ia menilai, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan negara lain yang tidak bersumber dari pungutan pajak kepada rakyat.

"Tidak hanya melalui pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi kinerja BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset dan lain sebagainya," ujar Risyad.

Baca juga: Mahasiswa Desak DPR Bentuk Tim Investigasi Usut Dugaan Makar Terkait Demonstrasi di Berbagai Daerah

GMNI juga menekankan pentingnya langkah-langkah alternatif untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani masyarakat. 

"Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara kepada masyarakat," tegas Risyad.

Hadir dalam pertemuan tersebut dari pimpinan DPR antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara dari perwakilan mahasiswa, yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO).

Hadir pula Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) faksi Kerakyatan, BEM SI faksi Rakyat Bangkit, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara), BEM Perguruan Tinggi Negeri se-Nusantara (BEM PTN se-Nusantara), Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN), serta BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA). (*)