Pendidikan GOTAG
Komisi III DPR
Berita
Foto (98)
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Dorong Kolaborasi Polisi dan Ekspedisi demi Lindungi Kurir
Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian dan perusahaan ekspedisi untuk membangun kolaborasi kuat dalam menjamin keselamatan kurir.
-
Koalisi Organisasi Advokat Kompak Dukung Pengesahan RUU KUHAP Tahun Ini
Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus menguat.
-
YLBHI Sorot 4 Pasal Krusial di Draf Revisi KUHAP, Satu di Antaranya Soal TNI Jadi Penyidik
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi 4 pasal dalam draf revisi Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Bahas RUU KUHAP di DPR, Hotman Paris: Selama Ini Advokat Kayak Patung saat Dampingi Klien
Hotman Paris Hutapea mendukung ketentuan dalam RUU KUHAP yang memberi hak bagi advokat untuk mengajukan keberatan saat mendampingi klien
-
Polantas Tanya SIM Jakarta Saat Berhentikan Pengendara Mobil di Tol, Ini Kata Anggota Komisi III DPR
Video viral seorang polisi yang memberhentikan pengendara mobil di jalan tol direspons anggota Komisi III DPR RI Abdullah.
-
Komisi III DPR Balas Kritik KPK soal KUHAP: Kalau Keberatan Datang Saja, Jangan Debat yang Nggak Ada
KPK sebelumnya mengkritik RUU KUHAP yang disebut tidak sinkron dengan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
-
Ketua Komisi III DPR Tolak Tudingan Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan 'Ugal-ugalan'
Habiburokhman, menolak keras tudingan yang menyebut proses pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara sembrono.
-
Ketua Komisi III DPR Klaim Draf RUU KUHAP Sudah Bisa Diakses Publik
Habiburokhman membantah kalau draf RUU KUHAP pernah hilang dan tidak bisa diakses masyarakat.
-
DPR Minta Polisi Segera Ungkap Sindikat Kasus Beras Oplosan, Baik Individu Maupun Perusahaan
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak penegak hukum mengusut kasus beras oplosan dari 212 merek beras di pasaran.
-
Aksi di Depan DPR, Ini Alasan Koalisi Sipil Tantang Debat Habiburokhman Bahas Revisi KUHAP
Ketua YLBHI Arif Maulana menjelaskan alasan koalisi warga sipil menantang debat para DPR dalam proses penyusunan pasal-pasal dalam Revisi KUHAP.
-
RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Alih-alih masuk, para pendemo menuntut agar para anggota dewan yang mereka nilai terburu-buru mengesahkan RUU KUHAP, justru keluar
-
RDPU di Komisi III DPR, PBB Sampaikan Tujuh Usulan Terkait RUU KUHAP
Partai Bulan Bintang (PBB) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi III DPR RI.
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Tantang Debat DPR dan Pemerintah, Warga Sipil Gelar Aksi Tolak Revisi KUHAP
Arif mengatakan pihaknya sempat diajak RDPU dengan Komisi III, tetapi menolak lantaran pihaknya yang lebih dulu mengajak.
-
Pimpinan KPK Nilai Klausul Impunitas Advokat Tidak Tepat Masuk Dalam RUU KUHAP
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai klausul mengenai impunitas advokat dalam RUU KUHAP tidak tepat secara yuridis.
-
Komisi III DPR Sebut Usul Larangan Tahanan Korupsi Pakai Masker Bisa Diakomodir di Revisi KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas menanggapi usul publik agar tersangka pidana korupsi yang ditampilkan KPK tak penutup wajah.
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Penyadapan Tidak Diatur dalam RUU KUHAP
DPR menegaskan isu penyadapan tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
-
Habiburokhman Ajak Publik Ikut Kawal Pembahasan RUU KUHAP: Kalau Mau Menginap di DPR, Silakan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan komitmen DPR dalam menjaga keterbukaan dan transparansi pembahasan RUU KUHAP.
-
Habiburokhman Sebut Lebih Terukur, Ini 8 Syarat Penahanan yang Akan Diatur dalam RUU KUHAP
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU KUHAP membuat syarat penahanan pelaku tindak pidana lebih terukur.
-
Ketua Komisi III DPR Bantah Polri Semakin Berkuasa dalam KUHAP Baru: Tidak Ada Penambahan Kewenangan
Habiburokhman menegaskan bahwa pengaturan dalam RKUHAP baru sejatinya tidak berbeda dengan KUHAP lama dalam hal kewenangan Polri.
