Pendidikan GOTAG
Komisi III DPR
Berita
Foto (98)
-
DPR Minta Tak Ada Restorative Justice di Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Karawang
Kasus ini bermula dari dugaan pemerkosaan oleh pria yang disebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.
-
DPR Minta PPATK Tak Sewenang-wenang Blokir Rekening Tak Aktif, Desak Penjelasan Resmi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic meminta PPATK tidak menggunakan kewenangan pemblokiran rekening secara sewenang-wenang
-
Soal Revisi KUHAP, Habiburokhman: Apapun Pilihan Pak Prabowo, Kita akan Ikut
Habiburokhman menyadari bahwa Presiden Prabowo memiliki banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait Revisi KUHAP.
-
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Pesimistis RKUHAP Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat, Kenapa?
Habiburokhman, mengaku pesimis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bisa disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat.
-
Ketua Komisi III DPR Nilai Tarik Menarik Kepentingan Aparat Penegak Hukum dalam RKUHAP Hal Wajar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan tarik menarik kepentingan antar Aparat Penegak Hukum dalam Revisi KUHAP sebagai hal wajar.
-
Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyelidikan Lanjutan Kasus Kematian Diplomat Arya Daru
Anggota Komisi III DPR RI merespons pernyataan keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan menolak anggapan kematian Arya karena bunuh diri.
-
DPR Minta Pelaku Perusakan Rumah Doa di Padang Diproses Hukum Tuntas
Penegakan hukum atas perusakan rumah doa GKSI Padang jadi sorotan DPR. Korban anak-anak dan perempuan harus dilindungi
-
Beda dengan Polisi, Anggota Komisi III DPR Sebut Arya Daru Derita Luka Lebam, Klaim Punya Fotonya
Anggota Komisi III DPR mengeklaim memiliki foto kondisi Arya Daru yang memiliki lebam di lehernya. Dia menduga kuat Arya Daru tewas karena dibunuh.
-
Respons DPR Soal KPK Kritik Aturan Praperadilan di RKUHAP Hambat Penanganan Perkara Korupsi
Soedeson Tandra, angkat bicara terkait kritik yang menyebut bahwa pengaturan praperadilan dalam RKUHP bisa menghambat proses sidang pokok perkara.
-
Komisi III Jawab KPK Soal Izin Penyitaan dari Pengadilan dalam RKUHAP: Demi Negara Hukum yang Tertib
Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menanggapi kritik terhadap draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
-
Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP
Komisi III DPR RI memastikan terbuka, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memberi masukan terhadap RKUHP.
-
Dasco Minta Komisi III DPR Segera Bahas RUU KUHAP dengan KPK
Sufmi Dasco Ahmad, meminta Komisi III DPR segera melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK terkait RUU KUHAP.
-
KPK Sampaikan 17 Poin Kritis RKUHAP, Komisi III DPR Bantah Upaya Lemahkan KPK
Habiburokhman juga menanggapi berbagai kritik dan kekhawatiran publik yang menilai RUU KUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK.
-
Komisi III DPR Bakal Undang KPK, Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Komisi III DPR RI memastikan akan memanggil KPK untuk membahas sejumlah isu krusial dalam draf RUU KUHAP. Pastikan tak lemahkan pemberantasan korupsi
-
Nasir Djamil Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara
Dugaan korupsi di anak usaha PLN mulai disorot wakil rakyat. Nasir Djamil bertanya-tanya, kenapa Kejaksaan belum juga bergerak?
-
Mahupiki Usul Revisi RUU KUHAP Atur Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Hingga 60 Hari
Dorongan untuk memasukkan pasal tambahan dalam Revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) muncul.
-
Ahmad Sahroni Desak Polisi Tindak Tegas Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di SMAN 4 Serang
Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian bertindak cepat dan tegas terhadap dugaan kasus pelecehan seksual di SMAN 4 Serang
-
Dukung Pengesahan RUU KUHAP, HAPI Dorong Penguatan Perlindungan Hukum dan Standarisasi Advokat di RI
Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Dr. (c) Enita Adyalaksmita menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU KUHAP.
-
Politisi PKB Desak Polisi Usut Tuntas Tewasnya 3 Orang di Resepsi Pernikahan Anak Dedi Mulyadi
Abdullah menegaskan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses penyelidikan.
-
Undang YLBHI, Komisi III DPR Pastikan Tidak Ada yang Ditutup-tutupi Dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komisi III DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara transparan.
