Pendidikan GOTAG
Julius Ibrani
Berita
-
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Sangat Rentan Kalah di MK
Di negara demkrasi seperti Indonesia, kekuasaan dibagi tiga antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
-
KPK Bisa Berubah Jadi Lembaga Politik Jika Respon Pansus Angket
Bahkan kata dia, semakin menguatkan opini publik bahwa Angket untuk melemahkan KPK.
-
Novel Diyakini Akan Terus Bocorkan Kasusnya Kepada Publik
Setelah dua bulan lebih, penanganan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan belum membuahkan hasil.
-
Buka Mulut Soal Keterlibatan Polri, Mantan Pengacara Sebut Novel Frustasi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dinilai bukan orang yang suka sembarang menyampaikan sesuatu kepada publik.
-
Pakai Masker, Koalisi Laporkan Fahri, Fadli dan Pansus Angket ke MKD DPR
Aktivis ICW Tibiko Zabar mengatakan masker merupakan simbol pihaknya mencium bau tidak sedap terkait pembentukan Pansus Angket KPK.
-
''KPK Berusaha Selamatkan Uang Negara, Pansus Angket Malah Buang-buang Uang''
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan dana tersebut sudah termasuk biaya kerja Pansus di luar rapat di DPR.
-
Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD, Wakil Ketua MA Akan Dilaporkan ke Komisi Yudisial
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional (PBHI) akan melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial (KY).
-
Pegiat Antikorupsi Puji Langkah KPK Tetapkan Miryam Sebagai Tersangka Keterangan Palsu
Perbuatan Miryam juga menurutnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk "Obstruction of Justice"
-
Fahri Hamzah Harusnya Lapor Dewan Penasehat dan Pengawas KPK
Desakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, agar Ketua KPK Agus Rahardjo mundur dari jabatannya karena menuai berbagai tanggapan.
-
Hak Angket e-KTP, Publik Akan Nilai Parlemen Antiproses Hukum dan Antikritik
publik akan menilai bahwa Parlemen antiproses hukum, antikritik dan resisten atau tidak terbuka.
-
Teguran Kapolri kepada 2 Kapolres Harus Dibuktikan Melalui Proses Formil
Karena Julius tegaskan, sikap tegas tentu harus dibuktikan melalui proses formil dan resmi etika profesi.
-
Jaksa Diprediksi Akan Kesulitan Buktikan Kasus Ahok di Pengadilan
"Historis pasal ini adalah pasal teror dari pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok agama yang dibangun pribumi di masa itu,"
-
SBY Jangan Putar Balik Ada Atau Tidaknya Lembaran Kertas Berisi Dokumen TPF Munir
Namun dia sayangkan, sampai detik ini tidak pernah dilakukan rekomendasi TPF Munir.
-
Pernyataan SBY Justru Merendahkan Dirinya Sebagai Presiden
Menurut Julius, SBY dapat menenangkan publik dengan cara menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlihat dalam isu SARA dalam kampanye Pilkada 2017.
-
Kenapa Anggota DPD Tak Jaga dan Jamin Irman Gusman Sebelum Terjerat KPK ?
Penahanan Irman Gusman dirasa penting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Dana Eksekusi Mati Diselewengkan, Kejagung Bantah
Dia juga menampik seluruh biaya eksekusi mati tahap III telah habis terpakai.
-
Makumon Go, KPK Diminta Tangkap Mafia Peradilan Kelas Monster
mafia hukum ini adalah benalu dalam reformasi di lembaga peradilan.
-
Banyak Panitera Ditangkap, MA Jangan Sibuk Bentuk Lembaga Pengawasan 'Kosmetik'
Pembentukan Satgas pengawas ini mendapat kritik tajam dari Koalisi Pemantau Peradilan
-
Komnas HAM, PPATK dan KPK Harusnya Dilibatkan dalam Pemilihan Kapolri
pasca reformasi masih belum ada perubahan mekanisme pencalonan yang hanya melibatkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi
-
Pegiat Antikorupsi: Perkuat Peran KY Awasi Hakim
Jika ditelisik lebih dalam maka sebenarnya jelas bahwa permasalahan ini menyasar pada sistem.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved