Pemerintah Diminta Kobarkan Lagi Industri Substitusi Barang Impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia harus punya resep sendiri dalam membangkitkan kembali industri nasional yang kini sedang mengalami masa-masa sulit.

Misalnya memastikan barang yang masuk ke Indonesia tidak sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri.

"Pastikan barang yang bisa kita produksi sendiri tidak usah ada barang luar negeri yang bisa masuk, atau kalau boleh masuk kenakan cukai yang tinggi," kata Jumhur Hidayat pada Seminar Industri Nasional 'Industri Manufaktur Indonesia Terkini: Menavigasi Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks PMI', di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: 7 Fakta Trump Terapkan Tarif 100 Persen untuk Obat Farmasi Impor Mulai 1 Oktober

Ketua Umum KSPSI itu meyakini Presiden Prabowo Subianto itu gandrung industri, gandrung membangun kekuatan sendiri. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menunggu dan menekan agar kepastian kegandrungannya itu menjadi kebijakan. 

Jumhur bahkan menantang Manaker Prof. Yassierli yang hadir dalam kesempatan ini untuk menjadi 'provokator' di kabinet, supaya memastikan barang yang bisa kita produksi sendiri tidak usah lagi ada barang-barang luar negeri yang masuk karena itu bukan hanya tidak menyebabkan PHK malah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kalau toh harus impor maka harus dikenakan cukai yang tinggi.

Soal daya beli domestik, Ketua Umum KSPSI itu mengajak masyarakat mendorong pemerintah meningkatkannya, karena ini adalah engine of growth di semua sektor manapun, termasuk di sektor industri. 

Ia mengingatkan industri menghasilkan apapun, motor, baju, sepatu, kalau tidak ada yang beli maka industri tidak akan tumbuh. 

"Jadi adanya niat baik untuk memperkaya petani, UMKM, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis dan sebagainya harus kita dukung karena itu meningkatkan daya beli," tutur Jumhur.

Ia mengambil contoh kebijakan yang diambil Pemerintah Jepang yang membolehkan impor tapi cukainya 700 persen karena dia tahan harga beras Rp 100 ribu/kg, supaya petani-petani di Jepang tetap berkemampuan daya beli sehingga semua sektor industri bisa dibeli mereka juga.

Jadi, lanjut Jumhur, produsen dari kita, konsumen dari kita, modal sebisa mungkin kita, kemudian tenaga kerjanya juga kita, bahan baku juga dari kita. 

"Lima unsur ini yang disebut circular domestic economy, yang Bung Karno bilang Indonesia berdikari," tutur Jumhur.

Kalau kurang, Jumhur setuju kita minta pertolongan asing. Modal kurang, minta asing investasi. Pasar jenuh baru kita ekspor. Tapi orang dalam negeri harus bisa beli dulu, dan ekspor harus ada nilai tambah, jadi ada retained value added. 

"Jangan cuma ekspor bahan mentah, tembang mentah," tegas Jumhur seraya menekankan pentingnya 
industri bangkit buruh happy.

Selain Moh Jumhur Hidayat, seminar ini juga menampilkan narasumber Menaker Prof. Yassierly, Dr. M. Rizal Taufikurrahman (INDEF), Bob Azam (APINDO), dan Prof. Drs Anwar Sanusi {Kemenaker).