Pendidikan GOTAG
IKN
Berita
Foto (5)
-
Kepala Bappenas: Kabupaten Penajam Paser Utara Tak Boleh Cuma jadi Penonton Pembangunan IKN
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas.
-
Istana Bantah Rencanakan Aturan Supaya Wakil Presiden Gibran Berkantor di IKN
Istana membantah kabar bahwa pemerintah sedang menyusun aturan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
-
Mensesneg Tegaskan Proyek IKN Tetap Jalan, Keppres Pemindahan Tunggu Infrastruktur Siap
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana.
-
Gibran Sebut Narasi IKN Babat Hutan Hoaks: Melihat Dampak Ibu Kota Baru terhadap Hutan Kalimantan
Sejak diumumkan pembangunannya, IKN sudah memancing sejumlah kontroversi, terutama soal potensi deforestasi dan ancaman terhadap satwa liar.
-
Gibran Balas Nyinyiran ‘Bangun Istana di Tengah Hutan’: IKN Justru Reforestasi
Wapres Gibran tepis narasi negatif soal IKN yang disebut babat hutan. Ia ungkap fakta soal hutan produksi dan komitmen
-
DPR Pastikan Proyek IKN Tidak akan Mangkrak, Ketua Banggar: Anggarannya Selalu Ada
Kata Said, setiap tahunnya anggaran untuk IKN akan selalu ada dan sifatnya fluktuatif dengan kemungkinan bisa bertambah.
-
DPR Minta Pemerintah Tegas soal IKN, Terbitkan Kepres atau Kaji Ulang
Ahmad Doli Kurnia dorong pemerintah segera mengambil keputusan tegas terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
-
Basuki Hadimuljono Surati DPR, Konsultasi Perubahan Rencana Induk IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyurati DPR terkait permohonan konsultasi perubahan Rencana Induk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Peringatan HUT ke-80 RI Bakal Digelar di Jakarta, Bahlil Lahadalia: IKN Itu Fasilitasnya Terbatas
Menurut Bahlil, keputusan pemerintah itu jangan dianggap sebagai cara untuk menomorduakan posisi IKN dibandingkan Jakarta.
-
DPR Masih Tunggu Keppres Prabowo Soal Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota RI
Komisi II DPR RI masih menunggu keputusan presiden (Keppres) terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota Indonesia.
-
Komisi II DPR Tak Masalah dan anggap Wajar Perayaan HUT ke-80 RI Tidak di IKN
Komisi II DPR tak masalah Perayaan HUT ke-80 RI tidak di IKN, secara yuridis status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara masih berlaku hingga saat ini.
-
Komisi II DPR Minta Upacara HUT Ke-80 RI di Jakarta Tak Perlu Dipermasalahkan
Bahtra Banong menyebut upacara HUT kemerdekaan di Jakarta tak perlu dipermasalahkan. Lagi pula, IKN masih dalam proses pembangunan.
-
PDIP Usul Semua Kantor BUMN Pindah ke IKN, Legislator Demokrat: Seluruhnya Kewenangan Pemerintah
Sekjen Partai Demokrat nilai usulan seluruh kantor BUMN dipindahkan ke IKN sangat dimungkinkan namun sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah.
-
Wapres Gibran Bak Bola Pingpong, Dulu Diminta Ngantor di Papua Kini di IKN
Belum sempat Ngantor di Papua, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka diusulkan berkantor di IKN.
-
NasDem Usul Gibran Berkantor di IKN, Demokrat: Pemerintah yang Punya Rencana dan Kewenangan
Demokrat tanggapi usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai berkantor di IKN Kalimantan Timur.
-
NasDem Dorong Pemerintah Percepat Keppres IKN, Dasco: Pasti Ada Targetnya, Ikuti Saja
Menurut Dasco, terhadap pemindahan ibu kota ke IKN, saat ini yang dipastikan sudah ada payung hukumnya berupa Undang-Undang.
-
Said Abdullah Sebut Usulan Gibran Berkantor di IKN Diselesaikan dengan Undang-undang Saja
Said Abdullah mengatakan usulan Gibran berkantor di IKN sebaiknya siselesaikan dengan undang-undang saja.
-
Anggota DPR Minta Kasus Tambang Ilegal di IKN Jadi Pelajaran, Polisi Harus Cepat Tanggap
DPR minta otoritas pengelola IKN dan aparat penegak hukum tidak membiarkan IKN jadi ladang pelanggaran hukum, di antaranya kasus tambang ilegal.
-
NasDem Dorong Moratorium IKN, Usul Jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
Pria yang akrab disapa Rifqini itu mengungkapkan ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai NasDem.
-
Rp130 Triliun Terancam Mubazir, NasDem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN
Tanpa Keppres penetapan, proyek IKN senilai ratusan triliun berpotensi jadi kota hantu. NasDem desak Presiden Prabowo segera
