Senin, 29 September 2025

HUT Kemerdekaan RI

Peringatan HUT ke-80 RI Bakal Digelar di Jakarta, Bahlil Lahadalia: IKN Itu Fasilitasnya Terbatas

Menurut Bahlil, keputusan pemerintah itu jangan dianggap sebagai cara untuk menomorduakan posisi IKN dibandingkan Jakarta.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
HUT KEMERDEKAAN RI - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua dari kanan) saat jumpa pers usai pembukaan Musda XI DPD Golkar Jakarta di Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Bahlil turut merespons soal rencana upacara peringatan HUT ke-80 RI di Jakarta bukan di IKN. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, merespons soal gelaran peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 yang akan tetap digelar di Jakarta bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti tahun lalu.

IKN yaitu ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Baca juga: Komisi II DPR Tak Masalah dan anggap Wajar Perayaan HUT ke-80 RI Tidak di IKN

Menurut Bahlil, keputusan pemerintah itu jangan dianggap sebagai cara untuk menomorduakan posisi IKN dibandingkan Jakarta.

"Kita itu jangan terlalu berpikir melampaui batas kewenangan. Tentang HUT itu kan kewenangan pemerintah, apapun yang diputuskan jangan dikaitkan dengan urusan seolah-olah IKN di nomor kesekian, enggak dong," kata Bahlil saat ditemui usai acara Musda XI, DPD Golkar Jakarta, di Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Soal Usulan Gibran Berkantor di IKN, Komisi II DPR Belum Tentukan Sikap 

Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu pemerintah pasti sudah mempertimbangkan banyak kondisi sebelum akhirnya tidak menetapkan IKN sebagai tempat untuk upacara Kemerdekaan.

Diyakini Bahlil, salah satu aspeknya yakni perihal dengan keterbatasan fasilitas, tempat tinggal hingga transportasi.

"Pastikan banyak pertimbangan transportasi, kemudian tempat tinggal. Kita kan kemarin di sana terbatas kan. Kita kemarin waktu upacara di IKN di 2024 itu sangat terbatas," kata dia.
 
"Karena fasilitasnya memang yang harus kita butuh siapkan dengan baik," sambung Bahlil.

Menteri ESDM RI itu juga menyatakan bahwa, ini akan menjadi kesempatan pertama dari Presiden RI Prabowo Subianto menggelar upacara kemerdekaan RI.

Sehingga kata Bahlil, dimanapun keputusan pemerintah menggelar acara peringatan Kemerdekaan ke-80 RI tidak akan menjadi persoalan.

"Nah ini kan tahun pertamanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi mau di IKN atau mau di Jakarta nggak usah dipersoalkan lah ya," tandas dia.

Baca juga: PDIP Usul Semua Kantor BUMN Pindah ke IKN, Legislator Demokrat: Seluruhnya Kewenangan Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, mengungkapkan bahwa upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan di Istana Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

"Upacara, upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Juri menjelaskan, hal itu lantaran IKN masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

"Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan. Jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN," ujarnya.

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan