Pendidikan GOTAG
Habiburokhman
Berita
Foto (14)
-
DPR Hapus Ketentuan di RUU KUHAP terkait Larangan MA Beri Vonis Lebih Berat
Panja RUU KUHAP menghapus ketentuan melarang MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.
-
DPR dan Pemerintah Sepakati Ketentuan Impunitas Advokat Diatur Dalam RUU KUHAP
Panja RUU KUHAP menyepakati dimasukkannya ketentuan mengenai impunitas advokat saat menjalankan tugas pembelaan hukum.
-
DPR dan Pemerintah Tuntaskan Pembahasan 1.676 DIM RUU KUHAP Hanya dalam Dua Hari
DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 daftar inventarisasi masalah RUU KUHAP
-
Panja RUU KUHAP: MA Tak Boleh Jatuhkan Hukuman Lebih Berat dari Putusan PN dan PT
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panja RUU KUHAP Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej
-
DPR Tolak Usulan Pemerintah Cegah Saksi ke Luar Negeri dalam RUU KUHAP: Sebentar Dulu Bos!
Komisi III DPR RI menolak usulan pemerintah yang ingin memasukkan saksi sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung saat Persidangan dalam Revisi KUHAP
publikasi siaran langsung persidangan dari draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi dihapus
-
Panja RUU KUHAP Sepakat Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Secara Restoratif
Panja RUU KUHAP menyepakati tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
-
Komisi III DPR Mulai Bahas Revisi KUHAP Bersama Pemerintah di Tingkat Panja, 1.676 DIM Disepakati
Komisi III DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
-
Komisi III DPR Sebut RUU KUHAP Berisi 334 Pasal dan 10 Substansi Pokok
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan RUU KUHAP memuat 334 pasal dan mencakup 10 substansi pokok pembaruan hukum acara pidana.
-
Komisi III DPR Klaim Pembahasan RUU KUHAP Tak akan Digelar di Hotel
Menurutnya, pembahasan di gedung parlemen memberikan akses publik yang lebih luas. Selain itu, sarana penunjang di DPR dinilai lebih memadai.
-
Habiburokhman: Komisi III DPR Akan Maraton Bahas RUU KUHAP hingga Akhir Masa Sidang
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) secara intensif.
-
HUT ke-79 Bhayangkara, Habiburokhman Tegaskan Peran Strategis Polri dalam Pertahanan Negara
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengucapkan selamat atas diperingatinya Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli.
-
Komisi III DPR: Diduga Pemeriksaan dan Putusan Kasus Agnes Mo Tak Sesuai UU
Hasil rapat, Komisi III DPR RI menyimpulkan jika pemeriksaan dan putusan hakim atas perkara Agnez Mo tidak sesuai Undang-Undang (UU).
-
Pakar Hukum Nilai Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Tak Paham Konsep Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tak paham konsep ketatanegaraan Indonesia.
-
Imbas Keluhkan MK, LBH Jakarta Desak MKD Beri Sanksi Etik kepada Anggota DPR Habiburokhman
LBH Jakarta minta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki dan menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman
-
LBH Jakarta Desak Habiburokhman Minta Maaf Buntut Pernyataan Soal Putusan MK Kerap Patahkan UU
LBH Jakarta mendesak Habiburokhman, untuk mencabut dan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya mengkritik putusan MK yang kerap batalkan UU.
-
Keluhkan Putusan MK, LBH Jakarta Nilai Habiburokhman Tak Paham Checks and Balances
Habiburokhman juga menyebut MK kerap menggunakan konsep meaningful participation atau partisipasi bermakna sebagai alasan dalam membatalkan UU.
-
Komisi III DPR Kebut Pembahasan RUU KUHAP, Habiburokhman: Karena Ini Kan Sudah Emergency
Situasi saat ini sudah masuk kategori darurat, terutama bagi masyarakat kecil yang terdampak oleh ketidakadilan sistem peradilan pidana yang berlaku.
-
Ketua Komisi III DPR Usul Peran LPSK Diatur Dalam KUHAP Baru, Achmadi: Kami Siap Bergabung
Komisi III DPR RI mengusulkan peran LPSK diatur secara eksplisit dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Komisi III DPR Bakal Undang Mahasiswa Untuk Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan, Ada Dari UGM dan UI
Mahasiswa akan diundang Komisi III DPR untuk didengarkan aspirasi terkait penyusunan RUU tentang revisi UU KUHAP pekan depan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved