Pendidikan GOTAG
DKPP
Berita
Foto (25)
-
Gaji Pegawai Capai Rp5 Triliun, Nusron Wahid Rinci Anggaran ATR/BPN 2026
Nusron Wahid memaparkan rincian anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI
-
KIPP Sebut Dugaan Pelanggaran Etik Sekretaris DKPP Jadi Momentum Untuk Bersih-bersih Internal
Dugaan pelanggaran etik yang menyeret Sekretaris DKPP David Yama, dinilai menjadi momentum penting bagi DKPP melakukan bersih-bersih internal.
-
Muhammad Ali Adukan Tiga Pejabat DKPP ke DKPP Gegara Kontraknya Sebagai Pegawai Outsourcing Diputus
Seorang pegawai outsourcing Sekretariat DKPP mengadukan tiga pejabat di lingkungan institusi tersebut ke DKPP
-
DKPP Ungkap 5 Masalah Krusial Pilkada 2024 Jelang Pemungutan Suara Ulang Terakhir
DKPP menyampaikan lima catatan penting terkait pelanggaran yang kerap terjadi selama Pilkada 2024. Pertama soal kelengkapan dokumen.
-
Anggaran Minim, DKPP Sulit Jalankan Program Strategis Pengawasan Etik Pemilu
Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan pihaknya masih menghadapi kendala anggaran untuk jalankan program strategis pada 2026.
-
Daftar 10 Anggota KPU dan Bawaslu di Jayapura & Pasaman yang Disanksi Peringatan Keras DKPP
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada sepuluh penyelenggara pemilu. Dua di antaranya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
-
DKPP Berikan Sanksi untuk Seluruh Anggota KPU RI Imbas Penerbitan Surat Tak Sesuai Aturan
Menurut DKPP, usulan Idham disetujui begitu saja oleh enam anggota KPU lainnya tanpa pembahasan atau kajian mendalam.
-
DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu
Perkara asusila menjadi jenis pelanggaran non-tahapan yang paling banyak diadukan terhadap penyelenggara pemilu.
-
Catatan DKPP Soal Pemilu dan Pilkada 2024: Bawaslu Tidak Transparan, KPU Tak Profesional
Bawaslu juga masih belum maksimal dalam pengawasan sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak terjadi.
-
Pengamat Setuju Ide Jimly Perluas Kewenangan DKPP Bisa Sidang Etik Peserta Pemilu
Ali sepakat jika kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperluas untuk tidak hanya menyidang pelanggaran etik oleh penyelenggara.
-
Pihak DPR Tolak DKPP Bisa Awasi dan Tindak Peserta Pemilu, Ada Apa di Balik Penolakan Ini?
Politikus Partai Golkar itu menilai, pengawasan etik terhadap peserta pemilu berisiko membuka ruang subjektivitas dan mencederai prinsip imparsialitas
-
Jimly Asshiddiqie: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Diakibatkan Hawa Nafsu Peserta Pemilu
Mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, menyoroti akar masalah dari banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu.
-
Jimly Asshiddiqie Usul Bentuk Mahkamah Etika Nasional Agar Komisi Yudisial Lebih Berguna
Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional (MEN)
-
Jimly Asshiddiqie Dukung Perluas Kewenangan DKPP: Tangani Etik Peserta Pemilu
Jimly Asshiddiqie dukung perluasan kewenangan DKPP tak hanya menangani pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tapi juga peserta pemilu.
-
Cerita Ketua DKPP Pertama Jimly Asshiddiqie Hampir Gagal Dilantik SBY
Saat itu, ia menolak rencana pelantikan di Mahkamah Agung (MA) karena dianggap tidak sesuai aturan.
-
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia telah mengadukan KPU ke DKPP.
-
Selain Sewa Jet Pribadi, KPU Diduga Juga Boros Pakai Anggaran Kendaraan Dinas dan Sewa Apartemen
KPU telah mengeluarkan dana sebesar Rp8.525.788.400 untuk menyewa kendaraan dinas.
-
DKPP Bantah Tolak Aduan Jet Pribadi KPU, Sebut Laporan Koalisi Sipil Belum Lengkap
DKPP bantah tolak aduan dugaan pelanggaran Kode Etik soal jet pribadi KPU, sebut laporan koalisi belum lengkap.
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Permintaan DKPP agar Punya Sekjen Sendiri
MK menolak gugatan uji materi yang diajukan oleh empat mantan komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Berhentikan Komisioner KPU Buntut Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
Koalisi Masyarakat Sipil resmi melaporkan jajaran KPU RI ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik terkait penyewaan pesawat jet pribadi.
