Pendidikan GOTAG
DKPP
Berita
Foto (25)
-
DKPP Sebut Imbalan Uang Jadi Alasan Penyelenggara Pemilu Bersikap Tak Netral
Sepanjang tahun 2024, DKPP RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
-
DKPP Prioritaskan Tangani Sengketa Pilkada Mulai Pekan Depan, Semua Sidang di Jakarta
DKPP mencatat ada sekitar 20 pengaduan terkait pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya hingga saat ini.
-
Data DKPP, Penyalahgunaan Kekuasaan Penyelenggara hingga Asusila Warnai Pelanggaran Pemilu 2024
Penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan menjadi salah satu kategori pelanggaran tertinggi dalam Pilkada dengan total 76 kasus.
-
VIDEO DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Pembangunan Gedung di Provinsi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia berharap dapat memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi.
-
Kerap Sidang Pakai Markas Polisi, DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Bangun Gedung di Provinsi
DKPP RI berharap pihaknya dapat mempunyai kantor perwakilan yang berlokasi di beberapa provinsi agar tak menggunakan markas polisi saat bersidang.
-
DKPP Terima 247 Aduan di 2024, Sumatera Utara dan Jawa Timur Tertinggi Pelanggaran Etik Pilkada
Sumatera Utara mencatat jumlah pengaduan terkait pelanggaran etik Pilkada tertinggi di tahun 2024 dengan total 24 pengaduan.
-
DKPP Tangani 790 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di 2024, Tertinggi Desember
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada 2024.
-
Kini Giliran Komisi II DPR Buka Peluang Penyelenggara Pemilu jadi Badan Ad Hoc
Meskipun ada kemungkinan tersebut, Rifqi menegaskan untuk penyelenggara pemilu di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI kemungkinan besar akan tetap
-
Sidang MK Soal UU Pemilu, Pemohon Minta Sekretaris DKPP Tak Diangkat dan Diberhentikan Kemendagri
MK minta mengubah Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu, yang menyatakan Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan Menteri Dalam Negeri.
-
DKPP: Ketua KPU dan Bawaslu Bukittinggi Tak Terbukti Langgar Kode Etik Lakukan Penggelembungan Suara
DKPP memutuskan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Bukittinggi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
-
DKPP: KPU RI Lakukan Pembangkangan Hukum di Pileg 2024
Atas pertimbangan tersebut, DKPP menjatuhkan hukuman berupa sanksi peringatan keras kepada para enam komisioner, termasuk Ketua KPU RI.
-
KPU Diganjar Sanksi Peringatan Keras oleh DKPP soal Aturan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Pileg
Atas putusan tersebut, DKPP lantas meminta kepada KPU untuk melaksanakan amar putusan paling lama tujuh hari, sejak putusan ini dibacakan
-
Uji UU Pemilu, Mahasiswa Persoalkan Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan Mendagri
Mereka mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi intervensi antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap DKPP.
-
DKPP Pecat Tiga Anggota KPU Jayawijaya karena Terbukti Langgar Kode Etik
DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni.
-
DKPP Pecat Anggota Bawaslu Surabaya, Terbukti Langgar Etik Hubungan tidak Wajar di Luar Pernikahan
Agil terbukti melakukan pelanggaran etik berupa hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang perempuan.
-
Pilkada 2024, DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu di Daerah Jaga Etika
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong para penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga etika dan integritas di Pilkada 2024.
-
DKPP Lantik 228 Anggota Tim Pemeriksa Daerah, Fokus Kawal Pilkada 2024
DKPP melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari seluruh provinsi di Indonesia pada Jumat (8/11/2024) di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat.
-
Kasus Kekerasan Gender & Asusila Penyelenggara Pemilu Meningkat, DKPP Akui Kesulitan Kumpulkan Bukti
DKPP berupaya menangani setiap aduan dengan serius, namun kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat seringkali menjadi kendala.
-
Pemilu 2024 Diwarnai Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Selingkuh, DKPP Beri Catatan
Terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender termasuk perselingkuhan di kalangan penyelenggara pemilu yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024.
-
DKPP Ingatkan Penyelenggara Pemilu: Pilkada 2024 Tantangan Berat
Pilkada 2024 akan menjadi tantangan berat yang membutuhkan integritas penuh dari setiap penyelenggara pemilu.
