Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Pakar Hukum Nilai Jumlah Kotak Kosong di Pilkada 2024 Meroket Jika Tidak Ada Putusan MK 60 dan 70
KPU mencatat jumlah wilayah calon tunggal pasca-pendaftaran calon kepala daerah adalah sebanyak 43 wilayah.
-
Kaesang Dilaporkan Ada di Indonesia dan Tidak 'Hilang', Pakar Sebut Potensi Sulit Usut Jet Pribadi
Kaesang Pangarep disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
-
Pakar: Sulit Usut Jet Pribadi Kaesang Selama Jokowi Masih jadi Presiden
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini menekankan ihwal tidak ada mantan presiden yang tidak kebal hukum.
-
DPR Tunda Pengesahan Revisi UU Pilkada, Pakar Minta Publik Tetap Bersuara: Jangan Terharu Dulu
Kata dia, DPR sudah kerap melakukan penundaan seperti saat ini. Bivitri menyatakan, ini hanyalah sebuah manuver dari anggota legislatif.
-
Bivitri Susanti soal Penundaan Pengesahan RUU Pilkada: Publik Waspada Bisa Jadi Nanti Sore Diketok
Bivitri Susanti meminta publik terus mengawal proses pengesahan RUU Pilkada, bisa jadi sore nanti diketok.
-
Menanti Sikap KPU usai DPR Anulir Putusan MK soal Pilkada, Bivitri: Membangkang atau Jaga Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti kini menanti sikap KPU sebagai pelaksana UU, terhadap Baleg DPR RI menganulir Putusan MK soal Pilkada.
-
Revisi UU Pilkada Dinilai Upaya Jokowi dan KIM Plus Pertahankan Kekuasaan
Bivitri Susanti menjelaskan pengabaian Putusan MK itu dilakukan melalui proses revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR
-
Simpulan Rangkaian FGD Soal Otda: Masyarakat Butuh Sistem Baru Rekrutmen Calon Kepala Daerah
Simmpulan dari rangkaian Focus Group Discussion bertema "Memperkuat Otonomi Daerah (Otda) Melalui Pilkada" bahwa masyarakat butuh sistem baru
-
Pakar Sebut Revisi UU Kepolisian Harus Diawali Revisi KUHAP Hingga Penguatan Pengawasan Masyarakat
RUU Kepolisian yang beberapa waktu lalu menimbulkan polemik karena dinilai memperluas kewenangan di tengah berbagai persoalan
-
Soal Partisipasi Publik RUU Polri, Mardani Ali Sera: Harus Dibahas Seksama dan Hati-hati
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, buka suara mengenai pembahasan revisi undang-undang (RUU) Polri.
-
Pakar Hukum Sebut RUU Polri Bukan Reformasi Kepolisian, Ini Alasannya
Ia mengatakan, sudah banyak kajian mengenai isu-isu yang mencuat terkait institusi kepolisian. Misalnya, soal kekerasan, korupsi, hingga persepsi.
-
Bicara Peristiwa Kudatuli, Bivitri Susanti Ungkap Gaya Baru Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Bivitri Susanti mengatakan persitiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menjadi gambaran ketika hukum digunakan sebagai senjata penguasa.
-
RUU Polri Atur Akses Internet Publik Bisa Dibatasi, Pakar Hukum Jelaskan Alasan Kenapa Harus Ditolak
Bivitri Susanti menyoroti revisi Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang dapat membatasi akses internet publik.
-
MA Ubah Batas Usia Kepala Daerah, Pakar: Indikasikan Jelas untuk Kaesang
Bivitri Susanti sebut putusan MA terkait perubahan syarat usia untuk maju di Pilkada Serentak 2024 indikasinya jelas untuk Ketua Umum PSI Kaesang.
-
NU Terima Aturan Izin Tambang, Pakar Khawatirkan Terjadi Konflik Horizontal Sesama Ormas Keagamaan
Pakar hukum menyayangkan Nahdlatul Ulama (NU) terima aturan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan.
-
Soal Aturan Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan, Pakar Singung Balas Budi di Pilpres 2024
Kata Bivitri, hal itu bukan hanya sebagai cara balas budi. Namun, nantinya ormas keagamaan bisa menjadi alat politik.
-
Ahli Hukum Tata Negara: Bukan Masalah Anak Muda Memimpin, Tapi Cara Mendapatkan Kepemimpinan
Bivitri menolak apabila anak muda mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak berintegritas.
-
Pakar Yakin Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Gubernur untuk Kaesang: Mirip Putusan MK
Bivitri menilai, putusan MA ini memiliki pola yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
-
Pakar Sebut Putusan MA Tak Adil Bagi Calon Independen Jika Berlaku di Pilkada 2024
Terkecuali, kata Bivitri, jika KPU mengubah semua jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
-
Tanggapan NasDem, PDIP, hingga Pakar soal MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah
Respons NasDem, PDIP, hingga pakar terkait MA mengabulkan gugatan Partai Garuda mengenai aturan batas minimal calon kepala daerah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved