Kata Pakar Hukum Tata Negara soal DPR Belum Proses Surat Usulan Pemakzulan Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengomentari sikap DPR yang hingga saat ini belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Awalnya, Bivitri menjelaskan, DPR dalam konteks hukum tata negara adalah wakil rakyat.

Oleh karena itu, jika ada yang mengirimkan surat apa pun, baik Forum Purnawirawan TNI atau siapa pun, maka harus direspons.

Apabila kemudian usulan itu dianggap tidak cukup kualifikasinya, tetap mesti dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. 

"Tapi tetap untuk mengambil keputusan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dilanjutkan atau misalnya ada masukan lain dan seterusnya harus dibicarakan dahulu," ucap Bivitri Susanti dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Bivitri menyoroti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran.

"Itu kan hal kecil ya, kalau memang ada persoalan politik yang mereka belum selesaikan juga nyatakan secara terbuka." 

"Intinya proses dulu kalau ada surat masuk karena ini adalah tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif, pasal 7A-7B jelas mengacunya kepada DPR. Harusnya begitu meresponsnya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima surat usulan pemakzukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengaku akan mengecek kembali keberadaan surat usulan pemakzulan tersebut.

"(Surat pemakzulan Gibran) belum ada (di pimpinan DPR)," ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: DPR Belum Proses Surat Usulan Pemakzulan Gibran, Silfester Matutina: Bijaksana

Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali," imbuhnya.

Puan mengatakan pimpinan DPR akan mencermati usulan pemakzulan tersebut, sebelum menentukan langkah untuk menyikapinya.

Ketua DPP PDIP itu memastikan akan memproses surat tersebut sebaik-baiknya.

"Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya," tutur Puan.

Desakan Forum Purnawirawan TNI