Pendidikan GOTAG
APBN
Berita
Foto (33)
-
Menperin Agus Gumiwang Minta Tambahan Anggaran Rp 2 Triliun untuk 2026
Usulan tambahan anggaran ditujukan untuk membiayai 255 kegiatan, terutama kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional.
-
Ketua Komisi XI DPR Minta Perumusan Asumsi Makro Saat Susun APBN Harus Transparan
Anggota DPR mendorong pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan APBN
-
Makan Bergizi Gratis Telan Anggaran Rp 5 Triliun di Semester I 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 5 triliun pada Semester I 2025.
-
Pemerintah Umumkan Bansos dan BSU Tambahan Hanya Sampai Juli 2025, Bagaimana Selanjutnya?
BSU dan Bansos Rp10 Triliun Hanya untuk Juni–Juli, Lalu Bagaimana Setelahnya?
-
Setoran Pertamina Rp 401 T kepada Negara Dinilai Berdampak Signifikan Terhadap APBN
Eddy Soeparno, menanggapi capaian yang disampaikan Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Tahun Buku 2024.
-
Pengamat Sebut APBN 2025 Prioritaskan Pendidikan, Gizi Anak, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) jadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
-
Butuh 625,37 Miliar Dolar AS untuk Bangun Infrastruktur, Dukungan APBN Cuma 40 Persen
Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan pembiayaan yang tidak sedikit, sementara dukungan dana dari APBN sangat terbatas.
-
Pakar Nilai Langkah Pemerintah Perbolehkan Pemda Rapat di Hotel Bertujuan Putus Badai PHK
Pengamat kebijakan publik Jerry Massie, merespons soal kebijakan pemerintah yang melonggarkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel
-
Prabowo Sindir Birokrasi Lamban: Pemerintah Harus Kenyal dan Tidak Bertele-tele
Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja birokrasi yang dianggap lamban dan berbelit-belit. Pemerintah modern harus cepat.
-
Prabowo Ungkap Belanda Ambil Kekayaan RI Setara 140 Tahun APBN
Menurutnya, nilai kekayaan yang dirampas kolonial setara dengan 18 kali lipat dari PDB Indonesia atau kurang lebih 140 tahun anggaran negara.
-
Komnas HAM Belum Diajak Diskusi Dengan Kementerian Kebudayaan Soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Komnas HAM mengatakan sampai belum diajak Kementerian Kebudayaan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia.
-
Pemerintah Umumkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 24,4 Triliun, Ada Subsidi Tol Hingga Bantuan Upah
Pemerintah mengalokasikan Rp 24,44 triliun untuk sejumlah program ekonomi dan sosial untuk Juni hingga Juli 2025. Ada subsidi tol hingga bantuan upah.
-
Kopdes Merah Putih Akan Dikucurkan Dana Rp 3 Miliar, Menko Zulhas: Bukan dari APBN
Dana Rp3 M untuk Kopdes Merah Putih bukan dari APBN, melainkan pinjaman bank Himbara, tegas Zulhas saat kunjungan di Palembang.
-
Puan Soal Usulan Dana Parpol Naik: Tunggu Kajian, Cukup atau Tidak APBN
Puan berharap kajian yang matang dapat menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan transparan dalam pengelolaan dana partai politik di Indonesia.
-
Pimpinan Komisi II DPR Respons Usulan Dana Parpol Naik: Andalkan Iuran Anggota Tak Mungkin
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, setuju usulan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN.
-
PKB Terima Kunjungan Tim Monitoring & Pencegahan KPK, Bahas Usulan Peningkatan Dana Parpol dari APBN
Cucun menyambut baik kedatangan tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.
-
Sri Mulyani Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Mentok di Level 5,8 Persen
Suku bunga SBN tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen.
-
Menkeu Sri Mulyani: APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
Sementara realisasi penerimaan negara tercatat Rp 810,5 triliun atau setara 27 persen terhadap total APBN 2025.
-
Usul Sumber Dana Pilkada sama Seperti Pemilu dari APBN, Ketua KPU: Agar Semua Daerah Seimbang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan ihwal adanya perbedaan sumber dana pemilu dan pilkada.
-
Kata PDIP Soal Usulan Dana Parpol dari APBN: Dihalalkan, Asal Jelas Rambu Hukumnya
Ganjar menekankan bahwa pembahasan dana parpol harus diiringi dengan komitmen transparansi dan pengawasan ketat.
