TAG
APBN
Berita
Foto (33)
-
Kinerja APBN 2025 Defisit Rp31,2 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Sebut Masih Terkendali
Sri Mulyani memastikan bahwa keseimbangan Primer hingga akhir Februari 2025 dalam posisi surplus sebesar Rp48,1 triliun.
-
Kemenkeu Tunda Laporan APBN Sebulan, Sri Mulyani: Datanya Masih Belum Stabil
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, data kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bulan Januari 2025 masih belum stabil
-
APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T
Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN di awal tahun sudah mengalami defisit hingga Rp31,2 triliun. Adapun belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.
-
Hari Ini Sri Mulyani Umumkan Kinerja APBN 2025 di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo
Seharusnya paparan kinerja APBN Januari 2025 disampaikan Kementerian Keuangan pada bulan setelahnya atau Februari 2025.
-
Ini Sikap Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo
Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden Prabowo.
-
Sri Mulyani Datangi Istana, Lapor ke Prabowo Soal APBN 2025
Sri Mulyani menggelar rapat sekaligus buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (12/3/2025).
-
Mendagri Tito: Total Anggaran PSU Jadi Rp 719 Miliar, Termasuk untuk Pengamanan TNI-Polri
Tito Karnavian, mengungkapkan total anggaran untuk penyelenggaraan PSU di 24 daerah dan pilkada ulang 2 daerah menjadi Rp 719 miliar.
-
Mendagri Tito Semprot 6 dari 24 Daerah yang Ngaku Tak Mampu Biayai PSU Pilkada: Kita Enggak Bodoh
Mendagri Tito Karnavian menyemprot 6 dari 24 daerah yang mengaku tidak mampu membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
-
Kementerian Kehutanan Pastikan Anggaran Pengelola FOLU Net Sink 2030 Berasal Dari Non APBN
Raja Antoni menyampaikan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
-
Ekonom: Pembentukan Danantara Berdampak pada Pengeluaran Jangka Pendek APBN
Pembentukan Danantara akan berdampak serius pada pengeluaran jangka pendek yang akan mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak di APBN.
-
DPR RI Sebut APBD Tidak Sanggup Menanggung Biaya PSU Pilkada Sebesar Rp 1 Triliun
APBD dipastikan tidak akan sanggup untuk menanggung biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
-
Komisi II DPR Minta Dukungan APBN Jika APBD Tak Cukup Biayai PSU, Ribka Koordinasi dengan Kemenkeu
DPR meminta dukungan APBN jika APBD mengalami kekurangan dalam membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Benarkah Efisiensi Anggaran untuk Bayar Utang RI Jatuh Tempo 2025? Ini Respons Legislator PDIP
Namun, Irine mengakui bahwa kebutuhan fiskal Indonesia sangat besar dan tidak bisa memenuhi.
-
Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan
Perencanaan keuangan jangka panjang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.
-
Menkeu Sri Mulyani Bahas APBN 2025 Bersama DPD RI, Rapat Tiba-tiba Tertutup
Kementerian Keuangan memotong anggaran sebesar Rp 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja Kementerian.
-
Presiden Prabowo Rencanakan Pemangkasan Anggaran hingga Rp 750 T
Presiden Prabowo Subianto merencanakan pemangkasan anggaran hingga Rp 750 Triliun. Adapun dana untuk program MBG dan Danantara.
-
Anggaran Retreat Kepala Daerah Full Pakai APBN, yang Telanjur Transfer dari APBD akan Dikembalikan
Anggaran retreat kepala daerah sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri.
-
Mensesneg Pastikan Retreat Kepala Daerah Dibiayai APBN: Harusnya Tak Ada Kepala Daerah yang Transfer
Prasetyo memastikan anggaran pembiayaan retreat kepala daerah tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Efisiensi Anggaran Demi Selamatkan Negara, Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Isu Sesat
Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga diperketat.
-
Trubus: Anggaran Negara Jangan Difoya-foyakan, Fokus pada Program Prioritas
Trubus Rahardiansyah, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan efisiensi anggaran.