Komnas HAM Belum Diajak Diskusi Dengan Kementerian Kebudayaan Soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM mengatakan sampai saat ini belum diajak Kementerian Kebudayaan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah merespons pertanyaan soal penulisan ulang sejarah ini yang dikhawatirkan menutup fakta sejarah pelanggaran HAM masa lalu.

“Kalau soal sejarah Indonesia yang akan ditulis ulang, kami Komnas HAM belum melakukan komunikasi dan koordinasi secara resmi dengan Kementerian Kebudayaan,” ujar Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Anis mengatakan, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk membahas soal penulisan tentang pelanggaran HAM berat. 

Komnas HAM juga belum memahami maksud dari tone positif yang ingin dimunculkan Menteri Budaya Fadli Zon melalui penulisan ulang sejarah ini.

Baca juga: Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Nasional Rilis Tahun Ini, Tepat 80 Tahun Indonesia Merdeka

"Kami juga tidak tahu apa maksudnya tone positif,” ujar Anis.

Anis melanjutkan berdasarkan catatan dari Komnas HAM, para korban mengalami penderitaan akibat sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau, baik itu diskriminasi, stigmatisasi negatif dari masyarakat, hingga penderitaan yang mempengaruhi kondisi ekonomi para korban. 

Dia berharap, Kementerian Kebudayaan dapat menggunakan sejumlah penelitian yang telah dilakukan pihaknya sebagai referensi dan acuan.

Baca juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Ungkap 6 Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Nasional

“Komnas HAM sudah menyelidiki sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat, ya kami berharap itu bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penulisan sejarah itu,” ucap Anis.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon meyakini, penulisan ulang sejarah nasional Indonesia bakal selesai dan dirilis pada tahun 2025 ini.

Kata Fadli Zon, dimungkinkan pada perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, bangsa ini sudah memiliki tulisan terkait dengan sejarah nasional yang baru.

"Tahun ini (akan selesai), 80 tahun Indonesia merdeka," kata Fadli Zon saat ditemui awak media di Kawasan Taman Sriwedari, Depok, Minggu (1/6/2025).

Terkait dengan penulisan ulang sejarah ini, Fadli Zon memastikan kalau apa yang akan ditulis mengedepankan tone positif terhadap sejarahnya bangsa Indonesia.

Termasuk kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu dengan menghilangkan bias-bias kolonial sehingga menjadikan Indonesia sentris.

"Dan tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa. Kita ingin sejarah ini Indonesia centris. Mengurangi atau menghapus bahkan bias-bias kolonial," kata dia.