Butuh 625,37 Miliar Dolar AS untuk Bangun Infrastruktur, Dukungan APBN Cuma 40 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan pembiayaan yang tidak sedikit, sementara  dukungan dana dari APBN sangat terbatas.

Kebutuhan dana untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur diproyeksikan mencapai 625,37 miliar dollar AS selama periode 2025-2029.

Namun, APBN tidak bisa menopang  kebutuhan dana tersebut seluruhnya. Bendahara negara bilang, APBN hanya mampu membiayai sekitar 40 persennya.

"Pembiayaan masih menjadi kendala kritis. Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2026 diperkirakan sekitar 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah akan menutupi sekitar 40 persen," kata Sri Mulyani di JCC, dikutip Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani merincikan bahwa pemerintah pusat hanya bisa memenuhi anggaran infrastruktur sebesar 143,84 miliar dollar AS atau 23 persen dari total kebutuhan. Pemerintah daerah hanya mampu memenuhi 17 persen kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar 106,31 miliar dollar AS.

Karenanya, dibutuhkan kontribusi dari pihak swasta untuk mendorong pembiayaan sektor infrastruktur di Indonesia.

"Jadi kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra dan juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif," papar dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut bahwa infrastruktur mengonsumsi sekitar 60 persen bahan baku dunia. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur dari perencanaan hingga implementasi.

Baca juga: SMI Fokus Salurkan Pembiayaan Infrastruktur ke Daerah, Total Komitmen Rp38,98 Triliun untuk 94 Pemda

Bahkan menurutnya, keadilan sosial juga harus dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam merancang proyek infrastruktur.

"Kita beroperasi di dunia di mana keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas tidak lagi menjadi pilihan. Infrastruktur harus bersifat inklusif, menjembatani kesenjangan tidak hanya antarwilayah tetapi juga antarmasyarakat," jelas Sri Mulyani.

"Singkatnya, infrastruktur saat ini bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota. Ini tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya," imbuhnya menegaskan.