Giliran Papua Gelar Demo, Massa Aksi di DPR Provinsi: Kantor Ini Rumah Kami

Bupati menegasakan penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang.

Meski begitu, massa aksi tak diperbolehkan bersikap anarki tetapi santun dan berwibawa karena akan mengorbankan diri sendiri dan orang lain.

"Menjaga keamanan dan kenyaman bersama, masyarakat tetap bisa bersikap seperti biasa," ujarnya.

Bupati juga mengharapkan, agar setiap masyarakatnya yang berpartisipasi dalam kegiatan demo damai tersebut, setelah menyampaikan aspirasinya, langsung kembali, sampai melakukan tindak-tindakan yang merugikan.

"Peristiwa yang terjadi diluar Papua, jangan sampai menjadi contoh yang harus diikuti, kita harus menunjukkan perbedaan, jangan ikut-ikutan," tambah Yunus.

Diakuinya, dalam menyampaikan aspirasi, merupakan hal yang sah-sah saja, dan  UUD memberikan ruang tersebut.

"Tetapi kebebasan yang diberikan, tidak membuat kita seenaknya melakukan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan orang lain," terangnya.

"Saya juga sudah langsung turun ke beberapa komplek perumahan, untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda,  agar dapat menjaga perilakunya pada saat mengikuti demo damai," ujarnya.

Sebanyak 9.300 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Papua.

Ribuan polisi itu sudah mendapat arahan dalam apel pada Minggu (31/8/2025). Jumlah itu terhitung 2/3 dari kekuatan personel Polda Papua.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, menyebut pengerahan ribuan anggota polisi untuk mendukung kelancaran penyampaian aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, mencegah kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran hukum.

Adapun gelombang demonstrasi direncanakan dua hari, Senin-Selasa besok.

Cahyo menyebut Polda Papua secara keseluruhan punya 14 ribu personel.

“Fokus pengamanan mencakup ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta perlindungan terhadap personel dan markas komando,” ujar Cahyo.