Bandung dan Surabaya Berlakukan Sekolah Daring Imbas Demo Rusuh, Bagaimana Jakarta?

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota Bandung dan Surabaya melalui Dinas Pendidikan memberlakukan Sekolah Daring imbas demo rusuh.

Sejumlah wilayah di Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang berujung ricuh dan mengganggu keamanan serta akses pendidikan. 

Sekolah daring adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan (online), tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa.

Aktivitas belajar, mengajar, diskusi, dan pengumpulan tugas dilakukan melalui internet menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom

Alasan utama pemberlakuan PJJ adalah keamanan siswa dan guru, kemacetan ekstrem di sekitar titik demo, antisipasi kerumunan dan potensi kericuhan, dan minimalkan gangguan proses belajar mengajar.

Sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh di Bandung akan diberlakukan mulai Senin (1/9/2025).

Sementara itu, sekolah daring di Surabaya, diberlakukan mulai Senin-Kamis 1-4 September 2025.

Sekolah Daring di Bandung

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menetapkan 29 sekolah yang berada di sekitar titik rawan aksi demonstrasi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Senin (1/9/2025). 

Keputusan ini diambil menyusul kondisi Kota Bandung yang saat ini berada pada status siaga satu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan pihaknya telah menginventarisasi sekolah yang lokasinya berada di radius dekat dengan titik-titik konsentrasi aksi, termasuk sekitar gedung dewan, Mapolrestabes Bandung, Polda Jabar, dan DPRD Jawa Barat.

“Hari ini kita akan kumpulkan kepala sekolah di titik-titik yang radiusnya tidak jauh dari lokasi demonstrasi."

"Sudah ada sekitar 29 TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Bandung yang akan melaksanakan PJJ mulai Senin,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025).

Asep menambahkan, selain sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan, satuan pendidikan lain juga diperbolehkan mengambil kebijakan PJJ jika dirasa berpotensi terdampak.

“Kalau sekiranya walaupun tidak langsung dekat, tapi jadi titik kumpul menuju lokasi aksi, sekolah juga bisa mengambil kebijakan melaksanakan PJJ,” jelasnya.

Asep menegaskan pelaksanaan PJJ ini masih bersifat sementara.

Durasi penerapan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi keamanan di lapangan.

“Kalau situasi dalam waktu dekat sudah kembali normal, maka pembelajaran akan dikembalikan lagi ke tatap muka. Kita akan terus mencermati perkembangan hari demi hari dan koordinasi dengan kepala sekolah,” katanya.

Disdik Kota Bandung akan menerbitkan surat edaran berisi tujuh poin instruksi terkait penerapan PJJ dan pengamanan peserta didik.

Asep merinci, di antaranya:

1.  Memastikan peserta didik tetap mengikuti proses belajar meskipun dilakukan secara jarak jauh.

2. Mengimbau peserta didik untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi atau kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi belajar.

3. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan internal di lingkungan sekolah dengan kegiatan edukatif, kreatif, dan produktif.

4. Menyediakan ruang dialog sehat dan konstruktif di sekolah melalui OSIS, forum musyawarah, maupun kegiatan ekstrakurikuler.

5. Menginstruksikan guru dan kepala sekolah memastikan siswa langsung pulang setelah jam pelajaran berakhir untuk mencegah kerumunan.

6. Melibatkan orang tua atau wali murid dalam mendampingi siswa setelah pulang sekolah, sehingga anak tidak terlibat kegiatan di luar pembelajaran.

7. Mengatur PJJ bagi sekolah yang berada di dekat titik konsentrasi aksi agar proses belajar tetap berjalan tanpa risiko gangguan keamanan.

Asep menuturkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama situasi ini.

Ia berharap keluarga tidak lengah agar anak-anak tidak terlibat atau terpengaruh aksi massa.

“Peran orang tua sangat dominan, jangan sampai anak ikut-ikutan padahal tidak tahu menahu. Orang tua harus memastikan anaknya pulang ke rumah dan tidak terkontaminasi dengan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di jalanan. 

Menurutnya, demonstrasi sah-sah saja selama sesuai aturan, namun harus memperhatikan dampak terhadap anak-anak.

“Menyampaikan aspirasi itu diatur undang-undang dan sah dilakukan. Tapi perlu dicermati isu yang dibawa, jangan sampai menimbulkan rasa takut atau memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai ada penjarahan, itu jelas bukan teladan,” imbuh Asep.

Asep mengingatkan bahwa siswa TK, SD, dan SMP adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari dampak negatif situasi sosial. 

Oleh karena itu, lanjut Asep, baik sekolah maupun orang tua diminta bekerja sama menjaga kenyamanan dan keamanan proses belajar.

“Anak-anak ini adalah harapan bangsa. Jangan sampai mereka merasa takut atau mencekam akibat demonstrasi. Justru harus diberi pemahaman yang baik, agar bisa belajar dari situasi ini secara bijak,” ujar Asep. 

Sekolah Daring di Surabaya

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh sekolah mulai Senin hingga Kamis (1-4/9/2025).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi atas kondisi keamanan yang masih belum sepenuhnya kondusif pasca rangkaian aksi unjuk rasa di beberapa titik di Surabaya.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, disebutkan bahwa pembelajaran daring wajib dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan mulai PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. 

Kepala satuan pendidikan diminta memastikan kelancaran pelaksanaan pembelajaran daring serta memberikan pendampingan kepada guru maupun siswa agar kegiatan belajar tetap efektif. 

Yusuf menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah, bukan hanya yang berada di jalur massa aksi. 

“Tanggal 1 sampai 4 September, kami harap orang tua bisa memantau putra-putrinya agar tetap mengikuti pembelajaran daring. Jika ada jam efektif yang diisi dengan lomba atau kegiatan klub, harus ada izin dari orang tua."

"Guru pun menyesuaikan, tidak semua kegiatan harus dilakukan di sekolah. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa dilakukan dari rumah,” jelasnya.
Yusuf juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada kerusakan yang terjadi di sekolah-sekolah yang sempat dilalui massa aksi. 

“Alhamdulillah, tidak ada kerusakan di sekolah yang dilalui pendemo sejak Jumat lalu. Misalnya di SDN Kaliasin, semuanya masih aman. Namun sebagai langkah antisipasi, PJJ diberlakukan agar anak-anak tetap merasa nyaman dan aman dalam belajar. Yang terpenting pembelajaran harus tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani, menyampaikan bahwa selain PJJ, pihaknya juga menyiapkan tambahan pengamanan di sekolah. 

“Kami tetap menempatkan petugas sekolah untuk berjaga. Kami juga akan meminta tambahan pengamanan karena khawatir massa bisa memasuki area sekolah dan merusak sarana prasarana pendidikan,” ungkap Putri.

Dengan langkah ini, Dispendik berharap seluruh kegiatan belajar mengajar di Surabaya tetap berjalan lancar meski dilakukan secara daring, sambil memastikan keamanan lingkungan sekolah tetap terjaga.

Seperti diketahui, aksi massa yang berujung anarkis terjadi di sejumlah ruas jalan protokol, termasuk kawasan pusat kota. 

Aksi tersebut sempat menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas warga, bahkan mulai terjadi pembakaran gedung dan penjarahan.

Selain Bandung dan Surabaya, sekolah di wilayah lainnya juga memberlakukan PJJ. 

Di Yogyakarta, Muhammadiyah edarkan surat agar sekolah di dekat titik demo seperti DPRD dan Titik Nol Km belajar dari rumah pada 1 September 2025. Di Temanggung, 20 SD negeri dan swasta belajar daring, SMP pulang lebih awal, dan ASN dilarang pakai seragam dinas demi keamanan. Adapun di Pati, 22 sekolah dialihkan ke daring imbas demo besar tuntut Bupati mundur

Bagaimana di Jakarta?

Sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi.  Sekolah IPEKA, BPK Penabur, dan Regina Pacis alihkan pembelajaran ke daring sejak 29 Agustus 2025 karena kemacetan dan titik panas demo. 

Sementara itu di laman Kementerian Agama, siswa Madrasah Negeri-Swasta di Jakarta diminta belajar online pada 1 September. Kementerian Agama (Kemenag) memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan pendidikan madrasah, baik negeri maupun swasta.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan kepada seluruh madrasah dari jenjang Raudhatul Athfal hingga Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring pada Senin, 1 September 2025.

Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap situasi terkini yang dinilai tidak kondusif dan berpotensi mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Viola Cempaka, disebutkan keselamatan dan keamanan warga madrasah menjadi prioritas tapi proses pendidikan harus tetap berjalan.

"Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pendidikan sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga madrasah, kami memandang perlu mengambil langkah strategis sebagai bentuk antisipasi situasi dan kondisi terkini yang tidak kondusif," tulis surat yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 itu.

Ketentuan Pembelajaran Daring

Kanwil Kemenag DKI Jakarta meminta agar seluruh Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, hingga Raudhatul Athfal baik negeri maupun swasta melaksanakan pembelajaran secara online.

Para guru diminta tetap melakukan bimbingan dan pendampingan kepada siswa selama pembelajaran daring, guna memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga.

"Mengimbau kepada orang tua atau wali murid agar turut serta mendukung pelaksanaan pembelajaran daring, khususnya dalam hal pengawasan dan pendampingan anak selama belajar di rumah," seperti dikutip dari surat tersebut.

1. Seluruh kegiatan belajar dilakukan daring memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp Group, atau media lain yang sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah.

2. Guru tetap memberikan bimbingan dan pendampingan selama proses belajar daring, sehingga kualitas pembelajaran tidak menurun.

3. Orang tua atau wali murid diminta berperan aktif dalam mendukung pembelajaran dari rumah, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan anak.

Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul BREAKING NEWS : Sekolah Daring Diberlakukan karena Faktor Keamanan, Ada SE Dinas Pendidikan Surabaya, 

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS Besok Senin 29 Sekolah di Bandung Laksanakan PJJ Imbas Siaga 1 Demo,