Usai Rumah Dijarah, Sahroni Muncul dengan Topi Sabrebro—NasDem: Itu Kegiatan Pribadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota DPR RI nonaktif dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, akhirnya muncul kembali ke publik setelah sempat menghilang pasca-gelombang demonstrasi 25–31 Agustus 2025, yang salah satunya dipicu pernyataan kontroversialnya terhadap pembubaran DPR. 

Kemunculannya bukan di panggung politik, melainkan lewat sambutan daring dalam Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia (Munas IMI) yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (20/9/2025).

Sahroni tampil mengenakan topi lebar putih bergaya Sabrebro—fashion khas urban yang selama ini melekat pada citra “crazy rich Tanjung Priok.”

Ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir langsung, dan menyapa para peserta Munas IMI, termasuk Ketua Umum Bambang Soesatyo dan calon ketua umum Moreno Soeprapto.

Kemunculan Sahroni menjadi sorotan karena merupakan penampilan publik perdananya setelah rumahnya di Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa tak dikenal pada Sabtu, 30 Agutsus 2025. Insiden tersebut terjadi di tengah gelombang protes yang dipicu oleh berbagai isu, termasuk pernyataan Sahroni yang dianggap kontroversial dalam wawancara televisi nasional.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa kehadiran Sahroni di Munas IMI tidak mewakili partai.

“Dia hadir sebagai Sekjen IMI, bukan mewakili partai,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025).

Saan juga menyebut bahwa kegiatan tersebut adalah urusan pribadi Sahroni sebagai bagian dari organisasi profesi, dan tidak ada kaitannya dengan Partai NasDem.

“Itu kan bukan kegiatan partai ya, tapi itu kegiatan pribadi Pak Sahroni. Jadi menurut saya ya wajarlah, karena masih Sekjen IMI,” lanjutnya.

Baca juga: Prabowo Siapkan 9 Tokoh untuk Reformasi Polri, Ketua Masih Teka-teki

Partai NasDem sebelumnya telah menonaktifkan Sahroni dari kursi DPR RI dan menghentikan seluruh hak protokoler serta keuangannya sebagai anggota legislatif.

Menurut sumber internal partai, keputusan tersebut diambil pada 2 September 2025, menyusul tekanan publik dan evaluasi internal.

Meski demikian, proses etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menunggu undangan resmi dari pimpinan DPR.

Sahroni belum menyampaikan pernyataan langsung terkait status etiknya, dan belum terlihat hadir secara fisik di ruang publik sejak insiden penjarahan.

“MKD nanti akan mengundang mahkamah partai masing-masing. Nanti kita lihat saja hasilnya,” tutup Saan.