Minggu, 5 Oktober 2025

Top Rank

10 Provinsi dengan Jumlah Angkatan Kerja Tertinggi, Jawa Barat Nomor 1

Jawa Barat memimpin dengan 26,8 juta angkatan kerja pada Februari 2025, diikuti Jawa Timur. Simak 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi.

TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
JOB FAIR CHAOS - Puluhan ribu pencari kerja (pencaker) memadati kegiatan job fair di President University Convention Center Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Selasa (27/5/2025). Simak 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi. 

9. Lampung

Angkatan Kerja: 5,085,865

Kerja: 4,879,061

Pengangguran: 206,804   

Presentase Bekerja: 95.93%

10. Riau

Angkatan Kerja: 3,224,809 

Kerja: 3,091,840

Pengangguran: 132,969

Presentase Bekerja: 95.88%

Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Terpadat di Indonesia, Didominasi Wilayah di Pulau Jawa

Job Fair Dikritik DPR

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, mengkritisi pelaksanaan sejumlah bursa kerja (job fair) yang dinilainya hanya bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi pencari kerja.

Menurut Arzeti, job fair seharusnya menjadi ajang konkret untuk membuka akses pekerjaan, bukan sekadar kegiatan simbolis.

"Job fair jangan hanya jadi ajang formalitas. Banyak masyarakat sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (5/6/2025).

Ia menyoroti salah satu kegiatan job fair yang dinilainya kurang efektif, yakni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di President University, Cikarang Utara, pada Selasa (27/5/2025).

Baca juga: 10 Provinsi dengan Tingkat Kelahiran Tertinggi, Didominasi Wilayah Timur Indonesia

Seorang perwakilan bagian HRD dari salah satu perusahaan peserta mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka lebih karena kewajiban administratif daripada benar-benar mencari karyawan baru.

Melihat hal ini, Arzeti mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk lebih serius dalam merancang program bursa kerja agar benar-benar memberikan hasil.

“Jika memang tujuannya membantu masyarakat, maka perlu ada mekanisme yang jelas. Jangan hanya mengumpulkan perusahaan dan pencari kerja tanpa tindak lanjut. Harus ada evaluasi, transparansi data penempatan kerja, dan keterlibatan aktif dari sektor industri,” tegasnya.

(Tribunnews.com/Mohay/Cherul Umam)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved