Minggu, 5 Oktober 2025

Top Rank

10 Provinsi dengan Jumlah Angkatan Kerja Tertinggi, Jawa Barat Nomor 1

Jawa Barat memimpin dengan 26,8 juta angkatan kerja pada Februari 2025, diikuti Jawa Timur. Simak 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi.

TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
JOB FAIR CHAOS - Puluhan ribu pencari kerja (pencaker) memadati kegiatan job fair di President University Convention Center Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Selasa (27/5/2025). Simak 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi. 

TRIBUNNEWS.COM - Jawa Barat memiliki jumlah pengangguran tertinggi (1,8 juta), tetapi tingkat pekerjaannya (93,26 persen) masih relatif tinggi dibandingkan nasional (95,24 persen)

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mencerminkan kekuatan ekonomi wilayah ini.

Bahkan, Jawa Barat menyumbang hampir 17,5 persen dari total angkatan kerja nasional (153 juta).

Enam dari 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi berada di Pulau Jawa yang menunjukkan dominasi Pulau Jawa dalam lanskap tenaga kerja nasional.

Berikut adalah analisis mendalam tentang 10 provinsi dengan angkatan kerja tertinggi di Indonesia:

1. Jawa Barat

Angkatan Kerja: 26,801,797    

Kerja:24,994,586  

Pengangguran: 1,807,211  

Presentase Bekerja: 93.26 persen

2. Jawa Timur

Angkatan Kerja: 24,759,195

Kerja:23,864,700

Pengangguran: 894,495

Presentase Bekerja: 96.39%

Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia, Jawa Timur di Posisi Puncak

3. Jawa Tengah

Angkatan Kerja: 21,871,210

Kerja: 20,923,962

Pengangguran: 947,248

Presentase Bekerja: 95.67%

4. Sumatra Utara

Angkatan Kerja: 8,108,338 

Kerja: 7,699,108

Pengangguran: 409,230

Presentase Bekerja: 94.95%

5. Banten

Angkatan Kerja: 6,213,959 

Kerja: 5,801,246

Pengangguran: 412,713

Presentase Bekerja: 93.36%

Baca juga: 10 Provinsi dengan Angka Perceraian Terendah di Indonesia, Bali Urutan 5

6. DKI Jakarta

Angkatan Kerja: 5,475,996

Kerja: 5,137,602

Pengangguran: 338,394

Presentase Bekerja:  93.82%

7. Sumatra Selatan

Angkatan Kerja: 4,674,059

Kerja: 4,492,327

Pengangguran: 181,732 

Presentase Bekerja:  96.11%

8. Sulawesi Selatan

Angkatan Kerja: 4,816,385

Kerja: 4,577,588

Pengangguran: 238,797 

Presentase Bekerja: 95.04%

Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Terbanyak di Indonesia, Jakarta Bukan Nomor 1

9. Lampung

Angkatan Kerja: 5,085,865

Kerja: 4,879,061

Pengangguran: 206,804   

Presentase Bekerja: 95.93%

10. Riau

Angkatan Kerja: 3,224,809 

Kerja: 3,091,840

Pengangguran: 132,969

Presentase Bekerja: 95.88%

Baca juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Terpadat di Indonesia, Didominasi Wilayah di Pulau Jawa

Job Fair Dikritik DPR

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, mengkritisi pelaksanaan sejumlah bursa kerja (job fair) yang dinilainya hanya bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi pencari kerja.

Menurut Arzeti, job fair seharusnya menjadi ajang konkret untuk membuka akses pekerjaan, bukan sekadar kegiatan simbolis.

"Job fair jangan hanya jadi ajang formalitas. Banyak masyarakat sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (5/6/2025).

Ia menyoroti salah satu kegiatan job fair yang dinilainya kurang efektif, yakni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di President University, Cikarang Utara, pada Selasa (27/5/2025).

Baca juga: 10 Provinsi dengan Tingkat Kelahiran Tertinggi, Didominasi Wilayah Timur Indonesia

Seorang perwakilan bagian HRD dari salah satu perusahaan peserta mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka lebih karena kewajiban administratif daripada benar-benar mencari karyawan baru.

Melihat hal ini, Arzeti mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk lebih serius dalam merancang program bursa kerja agar benar-benar memberikan hasil.

“Jika memang tujuannya membantu masyarakat, maka perlu ada mekanisme yang jelas. Jangan hanya mengumpulkan perusahaan dan pencari kerja tanpa tindak lanjut. Harus ada evaluasi, transparansi data penempatan kerja, dan keterlibatan aktif dari sektor industri,” tegasnya.

(Tribunnews.com/Mohay/Cherul Umam)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved