Minggu, 5 Oktober 2025

Program Makan Bergizi Gratis

Kasus Gangguan Pencernaan di Jawa Barat, BGN Latih 1.800 Penjamah Makanan Program MBG

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kejadian gangguan pencernaan yang menonjol di beberapa daerah di Jawa Barat.

Penulis: Abdul Qodir
HO/IST
BIMTEK PENJAMAH MBG - Suasana Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG Wilayah II di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025), diikuti ratusan peserta dari dapur SPPG. Pelatihan ini digelar BGN sebagai respons atas lonjakan kasus gangguan pencernaan akibat menu MBG di Jawa Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan bagi 1.800 peserta dari wilayah Bogor dan Sukabumi, Sabtu–Minggu (4–5 Oktober 2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kejadian gangguan pencernaan yang menonjol di beberapa daerah di Jawa Barat.

Baca juga: BGN Ungkap Penyebab Keracunan MBG di Bandung Barat: Kandungan Nitrit di Melon dan Lotek

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek higienitas dan keamanan pangan.

“Keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kami ingin seluruh penjamah makanan disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi,” ujar Nurjaeni saat membuka kegiatan di Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (4/10/2025).

BGN menekankan bahwa dapur MBG harus memenuhi standar ketat, termasuk memiliki chef bersertifikat, rapid test pangan, filter air, sterilisasi alat makan, keterlibatan ahli gizi, serta pengawasan CCTV sebagai bentuk transparansi.

Materi pelatihan mencakup identifikasi risiko kontaminasi, praktik pengolahan makanan aman, perilaku sehat penjamah makanan, dan penggunaan sistem pembelajaran daring (LMS) untuk sertifikasi.

Staf Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Sawin, menyebut pelatihan ini sebagai langkah awal menuju standarisasi nasional dapur sehat.

“SPPG adalah ujung tombak program MBG. Mereka harus memahami standar pelayanan gizi dari hulu ke hilir,” ujar Sawin.

Ia juga menegaskan pentingnya dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal agar program berjalan sesuai prinsip keamanan dan kepercayaan publik.

“Harapan kami, seluruh dapur SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program ini,” pungkasnya.

Baca juga: Dapur MBG di Bandung Barat yang Cuci Ompreng Pakai Air Kotor Sudah Bermasalah sejak Awal, Akali BGN

BGN berharap pelatihan ini dapat mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dan menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya. Namun, sejak diluncurkan awal tahun ini, lonjakan kasus gangguan pencernaan mulai tercatat pada Juli dan mencapai puncaknya pada September, dengan 61 kejadian luar biasa di berbagai daerah.

Berdasarkan data terbaru per Kamis (2/10/2025), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban di 83 kabupaten/kota pada 28 provinsi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan 8.649 anak terdampak hingga 27 September 2025, termasuk 3.289 kasus baru dalam dua pekan terakhir.

Sementara BGN mencatat 6.517 kasus hingga akhir September. Wilayah terdampak terbesar adalah Jawa Barat, termasuk insiden di Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved