Korban Keracunan MBG Terus Bertambah, BGN Tolak Moratorium

Ringkasan Utama

Jumlah korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah, mencapai lebih dari 9.000 orang per Kamis (2/10/2025). Meski sejumlah pihak mendorong moratorium, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program tetap berjalan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut persentase insiden sangat kecil dibanding total penerima manfaat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Jumlah korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan MBG belum berencana menghentikan sementara atau menerapkan moratorium.

Program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya.

Berdasarkan data terbaru per Kamis (2/10/2025), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban di 83 kabupaten/kota pada 28 provinsi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan 8.649 anak terdampak hingga 27 September 2025, termasuk 3.289 kasus baru dalam dua pekan terakhir. Sementara BGN mencatat 6.517 kasus hingga akhir September.

Lonjakan kasus terjadi sejak Juli, dengan puncaknya pada September yang mencatat 61 kejadian luar biasa (KLB). Wilayah terdampak terbesar adalah Jawa Barat, termasuk insiden di Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Di tengah desakan moratorium, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG tetap dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam konferensi pers KLB MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Bobby Nasution Razia Pelat Truk Aceh, DPR: Jangan Bikin Panas Antardaerah

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat. Ia mengakui adanya kasus keracunan, namun menyebut persentasenya sangat kecil.

“Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” ujar Prabowo dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Jika angka 0,00017 persen itu dihitung dari 30 juta penerima manfaat, maka jumlah kasus keracunan seharusnya hanya sekitar 51 anak. Padahal, data resmi dari BGN dan JPPI menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang telah digaungkan sejak kampanye Pilpres 2024.

Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

MBG ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil, dengan target pemerataan gizi di seluruh Indonesia.

Prabowo menyebut manfaat program ini besar, terutama bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya kesulitan mengakses makanan bergizi.

Sebagai langkah mitigasi, BGN menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang teridentifikasi bermasalah.

Penutupan dilakukan untuk investigasi, perbaikan fasilitas, dan pendekatan terhadap trauma masyarakat.

“Setiap kejadian pasti ada yang tersakiti, ada orang tua yang khawatir, dan kepercayaan publik yang terganggu,” kata Dadan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem pelaporan kasus MBG akan dilakukan secara rutin, mirip dengan pelaporan Covid-19. Data akan dikumpulkan dari tingkat puskesmas hingga pusat, dan diumumkan secara berkala.

“Kami harapkan nanti ada update harian, mingguan, atau bulanan seperti dulu saat Covid,” ujar Budi.

Baca juga: PGRI Semarang Tolak Wacana Guru Cicipi MBG, Tak Mau Guru Jadi Kelinci Percobaan

Budi juga menekankan bahwa seluruh SPPG wajib memiliki tiga sertifikasi sebelum beroperasi: Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), dan Sertifikat Halal. BPOM akan turut melakukan rekognisi terhadap proses ini.