Pemerintah Telah Ganti Sistem PPDB dengan SPMB di Tahun 2025, Bagaimana Pandangan Orang Tua Murid?

Faktor utama yang memengaruhi ketidakpuasan terhadap SPMB disebabkan karena sosialisasi yang kurang memadai (24,9%) dan kendala teknis pelaksanaan.

Ia pun menerangkan, atas kendala itu responden berharap adanya perbaikan sistem. Agar proses SPMB ke depan lebih baik dan mudah.

"Responden berharap perbaikan sistem diarahkan pada kemudahan proses, transparansi, keadilan, serta sosialisasi yang lebih jelas dan masif," katanya. 

Sementara di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR masih menemui sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan sistem SPBM khususnya untuk jalur prestasi dan domisili. 

Pada jalur prestasi ada temuan orangtua yang bekerja sama dengan guru untuk mengatur nilai siswa sejak semester 1 hingga semester 5. 

Bahkan, ada sejumlah calon siswa yang nilainya 100 untuk empat mata pelajaran sehingga total nilainya 2.000 untuk 5 semester.

“Di jalur zonasi ada juga kecurangan seperti siswa mendaftar ke sistem SPMB bukan dari rumah tapi dari lokasi yang dekat dengan sekolah. Sejauh ini kecurangan yang terjadi yang ditemukan Komisi X DPR hanya di jalur prestasi dan domisili. Meski demikian, SPMB ini adalah formula yang paling pass yang akan kita lakukan dalam rangka penerimaan siswa baru, tapi kelemahan ini harus diperbaiki ke depan,” kata Lalu.

Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar mengakui masih banyak kekurangan dari SPMB yang baru dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas sekolah dan juga guru supaya tidak terjadi ketimpangan kualitas," jelas Jihad.

Jihad menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. 

Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.