Koalisi Sipil Sebut Prabowo dan Elite Politik Gagal Respons Dinamika Sosial Hingga Picu Demonstrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Politik gagal merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Hal itu yang jadi penyebab munculnya aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir.

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari KontraS, Walhi Indonesia, Human Right Working Group, Perempuan Mahardika, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

“Presiden Prabowo dan para pimpinan partai politik gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur, dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Koalisi menilai, kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan simpati terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan yang tidak prorakyat.

Baca juga: 43 Polisi Korban Demo Bakal Naik Pangkat dan Lanjut Sekolah, Prabowo: Mereka Sudah Bela Rakyat

Lembaga-lembaga dalam koalisi yang selama ini mendampingi masyarakat secara langsung hingga melakukan riset, pendidikan publik, dan mengkritisi jalannya pemerintahan negara, melihat permasalahan terjadi karena akumulasi dari berbagai persoalan.

“Bermuara pada pemborosan uang rakyat dan tindakan-tindakan korup untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat,” ujar Isnur.

Pihak koalisi juga menyoroti hal lain seperti pengaturan gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR, direksi dan komisaris-komisaris BUMN yang sangat tinggi dan sangat jauh dari rata-rata pendapatan rakyat.

Baca juga: 1.240 Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Demo Ricuh di Jakarta, 10 Orang Ditetapkan Tersangka

Hingga pengaturan anggaran dan efisiensi pajak yang ugal-ugalan.

“Serta berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan sosial lain yang sehari-hari dihadapi oleh rakyat,” ucap Isnur.

Masyarakat sipil, lanjut Isnur, mendesak pemerintah dan DPR memahami permasalahan struktural ini secara benar dan tepat. 

"Jangan alih-alih menutup dan mengalihkan permasalahan serta memberikan solusi palsu atau sesat," ucap Isnur.

Prabowo Umumkan Cabut Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan DPR RI bersama pimpinan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan masyarakat. 

Di antaranya mencabut kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).