Forum Warga Negara Serukan Jalan Berkeadaban Hadapi Krisis Sosial-Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Warga Negara menyerukan pentingnya jalan berkeadaban dalam merespons situasi sosial-politik yang memanas belakangan ini. 

Forum Warga Negara diprakarsai oleh pegiat antikorupsi Chandra Marta Hamzah, cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives Diah Satyani Saminarsih, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia Sudirman Said, dan akademisi Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa semua pihak perlu menahan diri, mengedepankan dialog, dan menolak segala bentuk kekerasan maupun tindakan anarkis.

Kepada masyarakat, Forum Warga Negara mengajak untuk menurunkan suhu kegeraman dan menghidupkan kembali etika bela-rasa yang pernah tumbuh saat pandemi Covid-19. 

“Bersetialah pada spirit keadaban, kesejukan, dan protes nir-kekerasan. Jangan menjarah, sebab itu hak saudara kita juga, dan agama apa pun pasti melarangnya,” kata Sudirman, saat menyampaikan pernyataan sikap Forum Warga Negara, pada acara jumpa pers Forum Warga Negara di Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2025) siang.

Pesan juga ditujukan kepada para tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi bangsa saat ini membutuhkan keteladanan. 

“Ulurkanlah obor, bukan api. Mari kawal suara rakyat dengan cara nir-kekerasan yang lebih benar dan lebih baik,” ujarnya.

Sementara kepada pengurus negara atau dalam hal ini pemerintah, Forum Warga Negara mendesak agar segera dilakukan langkah korektif demi mengembalikan kepercayaan publik. 

“Bersihkan tubuhmu dari parasit-parasit bangsa. Lakukan reformasi mendasar pada institusi, kedepankan akuntabilitas, meritokrasi, dan tata kelola yang baik,” ucapnya.

Lebih jauh, Forum juga mendorong moratorium atas berbagai privilege elite politik, termasuk fasilitas dan tunjangan yang dinilai tidak masuk akal. Program-program yang semakin membebani rakyat pun diminta ditinjau ulang. 

“Rakyat tidak pantas menanggung hidup berlebihan elite. Cukup sudah,” tegas Sudirman.

Di sisi lain, pemerintah diminta membuka ruang dialog dan titik temu kolaboratif, agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa tekanan. 

“Kedaulatan rakyat hanya akan pulih jika kepentingan seluruh warga negara diutamakan di atas kepentingan sempit,” katanya.

Sementara itu, Mantan pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah, menilai persoalan ini merupakan akumulasi persoalan yang telah lama dibiarkan. 

Chandra mengajak Presiden Prabowo kembali berpegang pada nilai luhur Pembukaan UUD 1945.