RAPBN 2026 Dinilai Cerminkan Arah Kebijakan Pemerintah Terkait Kualitas Pendidikan

Harus Tepat Sasaran

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

Hal ini merespons pemerintah yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adde, akhir pekan lalu.

Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut dia, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen.

Padahal, lanjut dia, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200.000, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 3,9 juta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 4,4 juta.