KPK Awasi Ketat Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun untuk 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun tangan memberikan pendampingan dan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mencapai rekor Rp 757,8 triliun. 

Langkah ini diambil untuk memastikan dana jumbo tersebut tepat sasaran dan mencegah potensi kebocoran akibat korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. 

Oleh karena itu, pengawasan menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran digunakan secara efektif.

"Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas, tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: GAWAT, Kampus UIN Suska Riau Jadi Gudang Penyimpanan 40 Kg Ganja, Simak Faktanya

Menurutnya, pengawasan dan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana tepat guna dan tepat sasaran, sekaligus menutup celah korupsi. 

KPK akan memanfaatkan berbagai fungsi yang dimilikinya, mulai dari koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah hingga pendampingan melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

"Sehingga KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan," kata Budi.

KPK juga akan menggunakan data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi di sektor ini dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kepentingan. 

Selain itu, KPK akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan agar tidak sekadar menjadi formalitas kurikulum.

Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI, Anggaran Pendidikan Tahun 2026 Rp 757,8 triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR RI mengumumkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, yang disebutnya sebagai "terbesar sepanjang sejarah NKRI."

Presiden Prabowo memerinci bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, antara lain:

1. Program Indonesia Pintar (KIP): Untuk 21,1 juta siswa.
2. KIP Kuliah: Untuk 1,2 juta mahasiswa.
3. Peningkatan Kualitas Fasilitas Kampus: Alokasi sebesar Rp150,1 triliun.
4. Gaji Guru dan Dosen: Termasuk tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah dengan alokasi Rp178,7 triliun.
5. Beasiswa LPDP: Target 4.000 mahasiswa baru pada 2026 untuk belajar di kampus-kampus terbaik dunia.

"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran," kata Prabowo.