RAPBN 2026 Dinilai Cerminkan Arah Kebijakan Pemerintah Terkait Kualitas Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

Indonesia Political Review (IPR) adalah sebuah lembaga kajian dan analisis politik yang dikenal luas di Indonesia, terutama karena pendirinya, Ujang Komarudin, seorang akademisi dan pengamat politik.

Iwan sendiri adalah pengganti Ujang Komarudin di IPR yang kini menjadi Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

RAPBN adalah dokumen yang berisi usulan anggaran negara untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. 

Dalam keterangannya, ia menilai, meski porsinya tetap 20 persen, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp757,8 triliun dengan fokus pada fasilitas, peningkatan kompetensi guru dan dosen, serta perluasan beasiswa LPDP.

“Sebanyak Rp335 triliun memang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun kenyataannya program ini tidak mengurangi manfaat utama, malah sebagian besar justru naik,” kata Iwan, Senin (18/8/2025).

Iwan mencontohkan, Dana BOS meningkat dari Rp59,2 triliun menjadi Rp64,3 triliun, sehingga sekolah tetap bisa beroperasi normal. 

Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwariskan Presiden Jokowi juga berlanjut, dengan penerima manfaat naik dari 20,3 juta menjadi 21,1 juta siswa.

Selain itu, pemerintah menambah alokasi kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan menjadi Rp178,7 triliun. Tunjangan guru non-PNS bersertifikasi juga tetap dijamin, dengan anggaran sekitar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru. 

Pemerintah pun menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 lokasi untuk masyarakat tidak mampu, sementara program MBG akan menjangkau 82,9 juta penerima, mayoritas siswa keluarga menengah ke bawah.

Menurut Iwan, strategi anggaran pendidikan 2026 dimulai dari pemenuhan gizi siswa sebagai fondasi generasi emas 2045, lalu berlanjut pada perbaikan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, dan bantuan pendidikan seperti beasiswa.

Ia menekankan, MBG harus disukseskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pemangku kepentingan. 

“Kerja sama dan kolaborasi semua pihak sangat diharapkan, terutama peran penegak hukum dalam mengawasi jalannya program ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Iwan menyebut Kementerian Dalam Negeri juga berperan penting memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah. 

"Peran itu meliputi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah agar implementasi efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Harus Tepat Sasaran

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

Hal ini merespons pemerintah yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adde, akhir pekan lalu.

Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut dia, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen.

Padahal, lanjut dia, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200.000, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 3,9 juta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 4,4 juta.