PKS Dorong UU Ketenagakerjaan yang Berkeadilan, Koreksi Omnibus Law Cipta Kerja
PKS mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berpihak pada semua elemen bangsa.
lihat foto
PKS berharap UU Ketenagakerjaan yang baru dapat menjadi koreksi atas Omnibus Law, dengan semangat kembali pada nilai-nilai luhur Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila: mencerdaskan, melindungi, dan mensejahterakan rakyat.
"Kita tidak ingin mengulangi kesalahan logika UU sebelumnya yang hanya bicara efisiensi dan profit, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan," tegasnya.
Rusdi juga menyoroti pentingnya kebijakan upah layak sebagai bagian dari keadilan ketenagakerjaan.
Ia menyebut bahwa kebijakan upah murah selama satu dekade telah menurunkan daya beli masyarakat dan melemahkan konsumsi domestik.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan upah layak harus diiringi dengan pembenahan iklim investasi, seperti penghapusan pungli, penurunan biaya logistik, dan bunga bank yang tinggi.
"Jika semua itu dilakukan, ekosistem ketenagakerjaan dan industri akan tumbuh sehat dan berkeadilan," tutup Rusdi.
| DPR Soroti Minimnya Koordinasi LPSK dan Aparat Hukum, Usul Adanya Liaison Officer Permanen |
|
|---|
| Gas Air Mata Kedaluwarsa & Polisi Brutal Disorot, Kapolri: Reformasi Jalan Terus |
|
|---|
| Akhir Riwayat Akun Anonim, DPR Dorong Identitas Tunggal di Medsos |
|
|---|
| Dulu Ricuh, Kini Dapat Nasi Kotak: Demo Ojol di DPR Berubah Wajah |
|
|---|
| Perwakilan Massa Ojol Masuk Ke Gedung DPR, Sebut Ingin Bertemu Dasco dan Anggota Komisi V |
|
|---|
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.