Penjelasan Prabowo Soal Kebocoran Kekayaan Negara dalam Skala Masif di Sidang Tahunan MPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada realita adanya kebocoran kekayaan negara dengan skala yang amat besar.

Sebagai Presiden, Prabowo mengakui punya tanggung jawab menambal kebocoran tersebut dan menegakkan hukum demi keselamatan negara.

"Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net out flow of national wealth," kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR 2025, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Tapi dalam mengatasi persoalan kebocoran kekayaan negara ini, Prabowo melihatnya dari sisi pembenahan, bukan hanya fokus mengejar mereka yang melakukan praktik buruk tersebut.

"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah, kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang, pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat untuk masalah pokok ini," katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menganalogikan kebocoran kekayaan negara dengan keluarnya darah dari dalam tubuh manusia. 

Jika lubang-lubang ini dibiarkan begitu saja, lambat laun tubuh bisa mati kehabisan darah. Sama seperti negara gagal lantaran kekayaan di dalam negeri terus mengalir ke negara lain.

"Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus menerus, kita berpotensi jadi negara gagal," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan akan mengambil langkah - langkah penambalan sekalipun dianggap tidak populer oleh sebagian orang.

"Karena itu saya berkewajiban mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak tertentu," ujar dia.

Baca juga: Prabowo: 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal Kembali Dikuasai Negara

Sebelumnya Prabowo juga mengakui setelah 299 hari duduk di posisi kepala negara, ia semakin tahu ada banjir praktik penyelewengan di lingkungan pemerintahan. 

Perilaku-perilaku korupsi tersebut terjadi di setiap institusi, organisasi pemerintahan, maupun berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari pengamatannya ini, Prabowo kembali menyatakan bahwa masalah korupsi memang masih menjadi persoalan terbesar bangsa Indonesia.

Baca juga: Prabowo Analogikan Kebocoran Kekayaan Negara Seperti Tubuh Kehilangan Darah

Menurut dia, temuan ini tidak harus ditutup-tutupi. Sebab untuk memperbaiki atau menuntaskan segala masalah, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui kesalahan itu sendiri. 

“Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ungkapnya.

Prabowo juga mendapati banyaknya kebocoran anggaran dari pengadaan yang bersifat kecil. Misalnya anggaran alat tulis kantor yang fantastis, pemborosan anggaran lewat perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri, hingga pengadaan-pengadaan yang menjadi bancakan korupsi.

Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sejak awal tahun 2025 untuk semua kementerian/lembaga. Tujuannya, agar penghematan yang dibuat bisa digeser untuk hal-hal lebih produktif. 

Baca juga: Prabowo Terima Laporan 1.063 Tambang Ilegal, Negara Rugi Rp300 Triliun

Setelah upaya efisiensi ini, Prabowo mendapat laporan telah ada penyelamatan keuangan sebesar Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 kami telah identifikasi dan selamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” kata Prabowo.

“Diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan. Efisiensi ini diperintah oleh UUD kita, yaitu Ayat (4) Pasal 33 UUD NRI, 300 triliun rupiah kami geser ke hal-hal yang lebih produktif,” pungkas dia.

Sidang tahunan yang dihadiri Prabowo merupakan forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, biasanya menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.