Prabowo: 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal Kembali Dikuasai Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintahannya melakukan penertiban lahan sawit ilegal di berbagai daerah. Hingga saat ini total sudah 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal kembali dikuasai negara.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Pada hari ini, saya melaporkan di majelis ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare, lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan, dari potensi 5 juta hektar lahan, yang sudah diversifikasi melanggar aturan sebenarnya 3,7 juta hektar. Dari 3,7 juta tersebut, lahan yang sudah dikuasai kembali oleh negara sebesar 3,1 juta Hektar.

Presiden juga mengungkapkan bahwa ada putusan pengadilan 18 tahun lalu untuk menyita lahan sawit ilegal. Hanya saja, tidak ada lembaga yang mau mengeksekusi putusan pengadilan tersebut.

"Sudah sekalian perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya.  Saya tidak tahu kenapa," katanya.

Presiden memerintahkan TNI untuk mengawal ekseskui lahan sawit ilegal yang sudah diputuskan pengadilan. Karena kata Presiden seringkali eksekusi tersebut mendapatkan perlawanan.

"Tapi saya telah merintahkan dikuasai kembali oleh negara. Dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut."

Baca juga: Prabowo Analogikan Kebocoran Kekayaan Negara Seperti Tubuh Kehilangan Darah

"Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI yang kita hadapi seluruh dunia," pungkasnya.

Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD merupakan forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.