Penjelasan Prabowo Soal Kebocoran Kekayaan Negara dalam Skala Masif di Sidang Tahunan MPR

Prabowo juga mendapati banyaknya kebocoran anggaran dari pengadaan yang bersifat kecil. Misalnya anggaran alat tulis kantor yang fantastis, pemborosan anggaran lewat perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri, hingga pengadaan-pengadaan yang menjadi bancakan korupsi.

Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sejak awal tahun 2025 untuk semua kementerian/lembaga. Tujuannya, agar penghematan yang dibuat bisa digeser untuk hal-hal lebih produktif. 

Baca juga: Prabowo Terima Laporan 1.063 Tambang Ilegal, Negara Rugi Rp300 Triliun

Setelah upaya efisiensi ini, Prabowo mendapat laporan telah ada penyelamatan keuangan sebesar Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 kami telah identifikasi dan selamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” kata Prabowo.

“Diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan. Efisiensi ini diperintah oleh UUD kita, yaitu Ayat (4) Pasal 33 UUD NRI, 300 triliun rupiah kami geser ke hal-hal yang lebih produktif,” pungkas dia.

Sidang tahunan yang dihadiri Prabowo merupakan forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, biasanya menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.