Kuasa Hukum Roy Suryo Kritik Silfester Matutina Soal Permintaan Amnesti yang Tak Pantas

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengkritik keras permintaan amnesti Silfester Matutina yang dinilai tidak pantas karena terdakwa sudah divonis 1,5 tahun penjara tapi belum menjalani eksekusi.

Kasus Silfester Matutina adalah perkara pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang telah diputus inkrah sejak 2019 namun hingga kini belum dieksekusi. Kasus ini memicu kontroversi karena Silfester tetap menjabat sebagai komisaris BUMN, meski berstatus terpidana.

Amnesti adalah pengampunan hukum yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, yang bertujuan untuk menghapus segala akibat hukum pidana dari perbuatan tersebut. Amnesti biasanya diberikan dalam konteks politik atau demi kepentingan nasional.

Ahmad Khazinudin mengkritik Silfester Matutina dalam kapasitasnya sebagai pembela hukum dan aktivis publik, yang menuntut tegaknya keadilan dan konsistensi penegakan hukum.

Ahmad Khozinudin bertindak sebagai kuasa hukum Roy Suryo dan rekan-rekannya, aktivis hukum yang menyoroti ketimpangan dalam proses eksekusi hukum, dan pengacara publik yang menuntut agar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi vonis Mahkamah Agung terhadap Silfester Matutina.

Kritik ini bukan hanya ditujukan kepada Silfester, tapi juga kepada lembaga penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak konsisten.

Dia menantang Silfester Matutina untuk segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan jika mengaku taat hukum. 

Hal ini menyusul status Silfester yang telah divonis 1,5 tahun dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, namun hingga kini belum juga menjalani penahanan.

“Jadi saya tegaskan kepada saudara Silfester Matutina, kamu jangan gede badan saja hormati konstitusi,” ujar Ahmad Khozinudin dalam tayangan KompasTV pada Senin (11/8/2025). 

Ia bahkan menantang Silfester agar datang langsung ke Kejari dan menyerahkan diri.

Ahmad Khozinudin juga menyoroti permintaan amnesti yang diajukan Silfester, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak pantas.

Menurutnya, amnesti biasanya atas inisiatif presiden dan bukan atas permohonan pribadi, apalagi jika terdakwa belum menjalani hukuman sama sekali.

“Kalau diberikan amnesti sekarang, bisa merusak negara ini. Kecuali terpidana sudah dipanggil yang maha kuasa, baru kita ikhlaskan,” tambah Ahmad Khozinudin.

Permintaan amnesti untuk Silfester Matutina muncul dari sejumlah relawan dan tokoh politik, terutama dari kelompok pendukung Presiden Jokowi dan Projo, menyusul vonis pidana 1,5 tahun atas kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

Siapa yang Meminta Amnesti?