KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka Tapi Perkara Korupsi Kuota Haji Sudah Naik Penyidikan

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh KPK selama proses penyelidikan, di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, hingga pendakwah Khalid Basalamah.

Setelah diklarifikasi beberapa waktu lalu, Yaqut Cholil Qoumas mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi kepada KPK, terutama terkait pembagian kuota tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2024.

Latar Belakang Kasus

Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk Indonesia pada tahun 2024.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019, pembagian kuota seharusnya:

• 92 persen untuk haji reguler
• 8% untuk haji khusus

Namun, Kemenag diduga membagi kuota tambahan tersebut secara tidak sesuai aturan, yaitu 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus, sehingga mengurangi kesempatan jemaah reguler.

Dugaan Korupsi dan Pelanggaran

KPK menemukan indikasi perintah pembagian kuota yang melanggar aturan dan aliran dana mencurigakan terkait kuota tambahan.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, jamaah yang menerima kuota tambahan dikenakan biaya hingga USD 5.000 (sekitar Rp 75 juta), yang diduga masuk ke konsorsium biro travel.

Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 500–750 miliar, dan MAKI mendorong KPK untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pihak yang Diperiksa KPK

• Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2020–2024, telah dua kali dipanggil sebagai saksi.

Pejabat lain yang diperiksa:

• Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief
• Kepala BPKH Fadlul Imansyah
• Pendakwah Khalid Basalamah
• Pimpinan asosiasi travel haji dan umrah seperti AMPHURI dan Kesthuri