Soal Peluang PDIP Masuk Kabinet Prabowo, Sekjen Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron, menanggapi wacana bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia menegaskan, penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara yang harus dihormati oleh semua pihak.

Baca juga: Ray Rangkuti Prediksi Hasto Tak Akan Jadi Anggota Kabinet Prabowo Usai Bebas

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara, khususnya Presiden, untuk mengambil keputusan tertentu secara mandiri dan mutlak, tanpa campur tangan lembaga lain, dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan.

"Penetapan kabinet ya itu hak prerogatifnya presiden. Jadi selama Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu, ya kita hormati karena itu memang hak prerogatifnya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: PDIP Tegaskan Tidak Bergabung dengan Kabinet Prabowo, Andreas Hugo: Kami Partai Penyeimbang

Adapun isu PDIP masuk kabinet, muncul usai partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan mendukung pemerintah Prabowo dari luar kabinet.

PDIP adalah singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebuah partai politik besar di Indonesia yang berideologi nasionalisme, demokrasi sosial, dan Pancasila. PDIP dikenal sebagai partai yang memiliki akar kuat dalam ajaran dan semangat Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Herman menyebut bahwa keputusan Presiden dalam memilih siapa saja yang akan mengisi posisi di pemerintahan tidak bisa diperdebatkan oleh pihak mana pun, termasuk partai politik lain.

"Nah oleh karenanya, tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ini menjadi hak prerogatif Presiden," ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.

Herman menilai bahwa jika seluruh potensi bangsa, termasuk partai-partai politik, dapat menyatukan visi dan tujuan bersama dengan pemerintah, maka akselerasi pembangunan nasional akan lebih cepat dan terarah.

"Tentu saya katakan, semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik. Dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kabinet Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih, adalah pemerintahan Indonesia periode 2024–2029 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"Belum ada pembicaraan di sana," kata Prasetyo, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Isu Perombakan Kabinet Merah Putih Mencuat PDIP Dapat Jatah Menteri, Ini Kata Mensesneg

Prasetyo menyambut positif pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya mendukung Pemerintahan Prabowo.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, mendukung pemerintahan tak selalu bergabung dalam kabinet.